DetikNews
Kamis 19 April 2018, 15:27 WIB

Fahri Tuding Duit Gedung Baru DPR Dilarikan ke 'Pesta IMF' di Bali

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Fahri Tuding Duit Gedung Baru DPR Dilarikan ke Pesta IMF di Bali Foto: Gedung Nusantara I DPR yang diklaim miring 7 derajat
Jakarta - Anggaran pembangunan gedung baru DPR, yang telah disetujui pemerintah di APBN 2018 sebesar Rp 601 M belum juga cair. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun curiga, duit itu dilarikan ke acara pertemuan tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 mendatang di Bali.

"Katanya uangnya kepakai untuk pesta IMF di Bali. Saya denger gitu," tuding Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Apa bukti Fahri bicara anggaran pembangunan gedung baru DPR dilarikan ke acara itu?


"Ya buktinya kita nggak dikasih. Kita kena fitnahnya udah berkali-kali, buktinya uangnya nggak ada, tiba-tiba keluar untuk IMF di Bali Rp 1 triliun, for nothing gitu loh," sebut dia.

Fahri heran mengapa DPR sulit sekali membangun gedung baru. Padahal menurutnya, gedung baru DPR untuk kepentingan bangsa ke depan. Bila jadi dibangun, gedung baru DPR itu akan ditempati anggota-anggota dewan periode berikutnya, bukan periode saat ini.

"Tapi kita ini mau bikin rumah rakyat Indonesia, bukan untuk kita (DPR), karena gedung itu belum jadi, kita sudah tidak ada di sini. Untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk masa depan demokrasi kita, nggak dibangun!" protes Fahri.


"Udah kayak gitu tuh, liat tuh ruangannya. Camat aja masih hebat ruangannya. Jadi untuk demokrasi nggak mau. Untuk orang asing aja (pesta IMF) Rp 1 T," sambungnya.

Kecurigaan Fahri terhadap acara IMF berlanjut soal penundaan pencairan gedung baru DPR itu. Dia menuding, pemerintah RI bela-bela mengeluarkan uang Rp 1 T untuk perhelatan itu agar bisa diberi utang lagi.

"Ya itu dia (acara IMF agar mungkin bisa diberi utang lagi oleh asing). Memang kita ini kan nggak menghargai bangsa sendiri, nggak menghargai demokrasi, gitu," tutur Fahri.


Dia mengaku pasrah andai akhirnya pemerintah tak mencairkan anggaran gedung baru DPR.

"Problemnya kan anggaran itu proposalnya hanya boleh diajukan eksekutif, DPR tidak punya hak mengajukan anggaran. Kalau setjen usulkan pembangunan berdasarkan aspirasi yang ada, begitu, itu kan tetap masuk dalam neraca yang dipegang Menkeu. Itu kan usulan pemerintah," sebutnya.

"Kalau pemerintahnya nggak mau, kita mau apa coba? Karena kita belum independen secara anggaran," imbuh Fahri.
(gbr/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed