DetikNews
Selasa 27 Maret 2018, 17:12 WIB

Gerindra Tolak Usulan PKPU soal Calon Kepala Daerah Tersangka

Tsarina Maharani - detikNews
Gerindra Tolak Usulan PKPU soal Calon Kepala Daerah Tersangka Ahmad Riza Patria (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Usulan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) soal calon kepala daerah tersangka dari Mendagri Tjahjo Kumolo dinilai Gerindra tak adil. Ketua DPP Gerindra Riza Patria menilai usulan PKPU itu muncul lantaran calon kepala daerah yang selama ini sering tertangkap KPK dan jadi tersangka banyak berasal dari parpol pengusung pemerintah.

"Bacaan masyarakat kan begitu. Oh, karena banyak partai penguasa akhirnya mau diberlakukan revisi," kata Riza di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

"Coba aja didata. Saya tidak pegang datanya, tapi sekilas yang saya pahami lebih banyak dari partai pengusung pemerintah yang kena kasus OTT (operasi tangkap tangan) dan ditersangkakan dan sebagainya," imbuhnya.

Riza pun menganggap langkah pemerintah menolak penerbitan perppu dan mengusulkan dibuatnya PKPU soal masalah ini salah kaprah. Dia juga menyebut aturan soal itu tak bisa dimasukkan ke PKPU yang sudah ada.


"Nggak bisa (revisi PKPU). Itu UU. KPU kan harus berdasarkan UU," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Riza pun yakin KPU akan menolak usulan Mendagri Tjahjo Kumolo itu. Sebab, KPU paham tentang aturan perundangan-undangan yang menyebut revisi PKPU harus berdasarkan UU.

"KPU juga nggak mau dipaksa begitu. Nanti KPU-nya kena masalah, bisa dituntut. KPU kan harus punya dasar. Dasarnya kan revisi UU. Kan KPK udah kasih tahu harus Perppu. Nggak cukup PKPU. Harus Perppu," sebut Riza.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memandang tidak perlu dikeluarkan perppu soal calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Aturan itu cukup dikeluarkan lewat Peraturan KPU (PKPU).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penolakan penerbitan perppu terkait hal tersebut didasari putusan MK 138/2009.


"Pandangan saya, sikap pemerintah menolak perppu dengan mempertimbangkan parameter objektif sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 138 Tahun 2009," kata Tjahjo kepada wartawan, Senin (26/3).

Dalam putusan itu, MK merumuskan 3 syarat untuk mengukur 'kepentingan yang memaksa'. Pertama, ada keadaan dan kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, menurut Tjahjo, karena kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat UU lewat prosedur biasa lantaran membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan sangat mendesak untuk diberikan solusi.

"Problem teknis pemilu yang dihadapi KPU tersebut sudah ada rujukan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu," ungkap Tjahjo.

"Untuk itu, solusinya lebih tepat diberikan oleh KPU melalui Peraturan KPU. Kemendagri prinsip mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU," imbuh politikus PDIP itu.
(tsa/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed