DetikNews
Kamis 22 Maret 2018, 19:30 WIB

KPK Diminta Usut Parpol terkait e-KTP

Dhani Irawan - detikNews
KPK Diminta Usut Parpol terkait e-KTP Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - KPK diminta mengusut partai politik (parpol) yang diduga menerima aliran duit proyek e-KTP. Menurut ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, apabila parpol terbukti menerima duit haram itu, maka Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membubarkan parpol itu.

"Dakwaan tindak pidana korupsi e-KTP yang kini mulai disidangkan, diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi terkemuka dari berbagai partai politik. Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar 5,9 triliun itu," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (22/3/2018).

Menurut Yusril, KPK dapat mengusut parpol berdasar pada kejahatan korporasi. Yusril menyebut parpol termasuk dalam kategori korporasi yang dapat diusut.

"Termasuk kategori korporasi adalah parpol, yang jika terlibat dalam kejahatan, maka pimpinannya dapat dituntut, diadili, dan dihukum," sebut Yusril.


Lebih jauh daripada itu, Yusril juga menyebut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat digunakan sebagai dasar bagi MK memutus perkara pembubaran parpol. Menurut Yusril, apabila parpol terlibat korupsi maka dapat dibubarkan MK.

"Memang menjadi pertanyaan, apakah jika partai terlibat korupsi, parpol tersebut dapat dibubarkan MK dengan alasan perilakunya itu bertentangan dengan UUD 45? Kalau dilihat dari perspektif hukum pidana, terkait kejahatan korporasi, maka jika korporasi tersebut terbukti melakukan kejahatan, maka yang dijatuhi pidana adalah pimpinannya," kata Yusril.

"Korporasinya sendiri tidak otomatis bubar, begitu juga halnya jika parpol terbukti korupsi, maka pimpinannya yang dijatuhi hukuman. Sementara partainya sendiri tidak otomatis bubar, karena yang berwenang memutuskan parpol bubar atau tidak, bukanlah pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dalam perkara pidana, tetapi Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersendiri yakni perkara pembubaran partai politik," imbuh Yusril.

Yusril mengatakan MK dapat turun tangan terkait pembubaran parpol apabila ada permohonan dari pemerintah. Hal itu, lanjut Yusril sesuai dengan Pasal 68 UU MK serta Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2014.

"Karena itu, apakah mungkin pemerintah Presiden Joko Widodo sekarang ini akan mengambil inisiatif mengajukan permohonan pembubaran parpol, termasuk membubarkan partainya sendiri, PDIP, yang disebut terdakwa Irman turut menikmati uang suap pekara e-KTP?" kata Yusril.


"Secara politik, boleh dikatakan mustahil ada presiden dari suatu partai akan mengajukan perkara pembubaran partainya sendiri ke MK. Presiden manapun hanya mungkin melakukan itu jika, pertama, ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan partainya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan korupsi (kejahatan korporasi) dan pimpinannya dijatuhi hukuman. Kedua, jika ada desakan publik dan desakan politik yang begitu keras, yang mendesak presiden untuk mengambil langkah mengajukan perkara pembubaran partai yang telah terbukti melakukan korupsi ke Mahkamah Konstitusi," sambung Yusril.

Tentang aliran uang e-KTP ke parpol memang sempat mengemuka dalam persidangan kasus tersebut. Saat itu, jaksa KPK mencecar salah satu vendor proyek e-KTP, Charles Sutanto Ekapradja (mantan Country Manager HP Enterprise Service) soal kode merah, kuning, dan biru kepada Charles. Kode-kode itu disampaikan Charles dalam BAP.

"Ada partai kuning, merah, dan biru, ini maksudnya apa?" tanya jaksa.

"Saya dengar begitu itu dari market," jawab Charles.

Jaksa kembali membaca BAP Charles. "Partai kuning Golkar, merah PDIP, dan biro Demokrat. Ini Saudara sebut gitu (di BAP)," tanya jaksa lagi.

"Iya, mungkin, Bu," jawab Charles.

Selain itu, salah satu terdakwa kasus itu, Setya Novanto, mengungkapkan adanya aliran uang e-KTP ke rapimnas Golkar melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sebesar Rp 5 miliar. Namun Novanto mengaku sudah mengembalikannya ke KPK.

"Saudara semalam kan dikonfrontir dengan Irvanto, ada tanya nggak, uang Rp 5 miliar itu dikasih ke siapa?" tanya hakim pada Novanto dalam sidang hari ini.

"Rp 5 miliar itu untuk rapimnas, yang mulia," jawab Novanto.

"Maka saya ingin mengembalikan uang tersebut karena apapun itu dia keluarga saya. Kalau sampai dia sampaikan dia jujur harus kembalikan itu tidak punya uang itu saya prihatin," imbuh Novanto.


(dhn/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed