DetikNews
Sabtu 10 Maret 2018, 07:46 WIB

Suarakan Ganti Presiden, Politikus PKS Bicara 'Istana Pasir Jokowi'

Elza Astari Retaduari - detikNews
Suarakan Ganti Presiden, Politikus PKS Bicara Istana Pasir Jokowi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: dok. PKS).
Jakarta - Jelang pilpres, PKS menyuarakan ganti presiden di 2019 nanti. Ketua DPP PKS Mardani Ali Seri pun kemudian berbicara soal 'Istana Pasir Jokowi'.

Mardani melakukan kuliah tweet (kultwit) di akun Twitternya, @MardaniAliSera. Dia memulai kultwitnya dengan membicarakan empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bismillah, menilai kerja 4 tahun Jokowi di negeri ini seperti melihatnya 'membangun Istana Pasir,' mungkin terlihat indah namun sangat rentan roboh, kropos. #IstanaPasirJokowi," tulis Mardani di akun Twitternya seperti dilihat detikcom, Sabtu (10/3/2018).


Mardani lalu berbicara soal tebang pilih penegakan hukum, khususnya dalam kasus hoax dalam kasus penyebaran kebencian. Dia lalu mengingatkan berbagai kasus hukum.

"Kritik jangan disebut hoax, menagih janji presiden bukan hoax, pembunuhan & penyerangan ulama juga ada. Maka seword juga lambe turah yang dilaporkan @fadlizon juga harus diproses. #IstanaPasirJokowi," cuit Mardani.

Anggota DPR ini lalu mengulas soal penangkapan kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Mardani menyatakan tuduhan generalisasi MCA sebagai penyebar hoax akan membuat kelompok ini semakin tumbuh besar.

"Karena memang mereka tidak terorganisir dengan konten-konten positif membela umat & negara. Karena selama ini mereka justru menangkal hoax yang menyerang agama & ulama. #IstanaPasirJokowi," tuturnya.

Suarakan Ganti Presiden, Wasekjen PKS Bicara 'Istana Pasir Jokowi'Foto: Kultwit Mardani. (Sreenshot Twitter Mardani Ali Sera).

"Jika penegakan hukum tebang pilih, maka sejatinya pemerintah sedang membangun keberhasilan hukum semu. Sehingga Narkoba merajalela, korupsi marak, KPK dilemahkan, kasus Novel Baswedan nggak selesai-selesai. #IstanaPasirJokowi," imbuh Mardani.

Mantan timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI ini pun lalu membicarakan soal industri Indonesia yang kalah jauh dibanding negara-negara tetangga. Menurut Mardani, ada deindustrialisasi dan minimnya lapangan kerja di Indonesia.

"Justru banyak lapangan kerja diisi oleh tenaga asing, akibatnya pengangguran bertambah, daya beli turun. #IstanaPasirJokowi," kata dia.

Tak hanya itu, Mardani kemudian membicarakan soal pembangunan di Papua dengan anggaran yang cukup besar. Dia menilai pembangunan tak cukup hanya dengan banyaknya infrastruktur, namun juga perlu ada industri penunjang yang ada di sekitarnya bila tidak ingin infrastruktur mahal jadi mubazir.

"Anggaran besar Papua untuk apa oleh pemerintah?. Kenapa sampai terjadi kelaparan sehingga 100an orang meninggal?. Kesejahteraan haruslah merata, industri tepat guna bangun daerah. #IstanaPasirJokowi," papar Mardani.


"Semua orang bisa bangun infrastruktur dengan berhutang, tapi tak semua orang bisa membangun tanpa hutang yaitu dengan cara membangun dan mempermudah industri. Ini banyak dilakukan negara-negara lain. Industri mendukung infrastruktur agar tidak beratkan APBN & hutang. #IstanaPasirJokowi," sambungnya.

Mardani pun menyindir cara Jokowi yang suka nge-vlog dan mempostingnya di lini media sosial. Jokowi disebutnya harus lebih banyak mengerjakan hal-hal yang lebih subtantif.

"Presiden mestinya pemimpin yg bertindak di level kebijakan, bukan urusan ecek2 masuk gorong2 atau ngeVlog aja, mari fokus urus negara yg besar ini dengan serius harus berefek ke pertumbuhan ekonomi," ungkap Mardani.

"Kekayaan negeri saat ini hanya dinikmati segelintir orang/taipan, pemberian sertifikat tanah pun akhirnya berpindah ke pemilik lahan, lagi-lagi mubazir dan kesenjangan terjadi. #IstanaPasirJokowi," sambungnya.

Mardani lalu berbicara soal BPJS yang dianggap justru membebani negara. Dia mengatakan BPJS bangkrut dan mempertanyakan kerugian besar atas BPJS yang merupakan program pemerintah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, Mardani menyindir cara komunikasi Jokowi. Ini terkait kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Istana membicarakan politik praktis yang kemudian menuai kontroversi.

"Kami dukung bangun komunikasi di Istana terhadap partai-partai & presiden, itu bagus. Tapi tidak seperti 1 parpol yang membahas kampanye, dukung capres/cawapres, strategi pemenangan di Istana. Apa yg dilakukan adalah Pelanggaran (Offside). #IstanaPasirJokowi," beber Mardani.

Dia juga mengkritik mengenai kantor Kepala Staf Presiden (KSP) yang dilibatkan dalam mengakomodir relawan bagi Jokowi. Ini terkait dengan kedatangan politikus Golkar Yorrys Raweyai ke kantor KSP dalam rangka persiapan deklarasi relawan Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Lembaga KSP juga harus netral, tidak boleh mendukung/apresiasi ke PDIP, apalagi dengan akun resmi (verified). Salah harus dibilang salah dan harus disampaikan. Ngaku salah Itu bukti profesional. #IstanaPasirJokowi," kata dia.


"Jika teori lemah dan praktiknya gagal, dengan data-data itu kepemimpinan jadi "fraud". #IstanaPasirJokowi," tambah Mardani.

Lalu, dia juga berbicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai target. Mardani menyebutnya sebagai kegagalan dari janji Jokowi.

Di akhir kultwitnya, dia pun meminta agar Jokowi tak jemawa jelang Pilpres 2019. Mardani juga kemudian menegaskan kampanye agar ada pergantian presiden di 2019 nanti.

"Survei dan popularitas boleh tinggi, namun pada saatnya nanti sangat mungkin dan bisa dikalahkan. Banyak buktinya, seperti di DKI. Elektabilitas di atas 75% tapi kalah. Koalisi gemuk tapi tumbang. #IstanaPasirJokowi #2019GANTIPRESIDEN," pungkasnya.
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed