DetikNews
Kamis 15 Februari 2018, 07:03 WIB

Cegah Pencabulan, Kemenhub: Label Taksi Online Diperlukan

Aditya Mardiastuti - detikNews
Cegah Pencabulan, Kemenhub: Label Taksi Online Diperlukan Foto: Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah-detikcom)
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) prihatin dengan adanya tindakan pencabulan kepada penumpang di taksi online. Kemenhub mengatakan pelabelan atau stiker taksi online diperlukan.

"Sebetulnya sudah di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 pendekatan kita kepada aspek itu ke keselamatan dan keamanan, jadi pengawasan dijelaskan di situ," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi saat dihubungi via telepon, Rabu (14/2/2018).

Budi menambahkan kasus pencabulan di dalam taksi online bukan baru pertama kali. Dalam catatannya kasus serupa juga pernah terjadi di Bandung, untuk itu dia berharap stiker taksi online bisa diterima.

"Itu memang ada kejadian seperti ini, di Bandung ada juga, pemasangan stiker itu sama dengan yang dipasang di taksi-taksi yang di atas itu ya, bahwa itu adalah taksi. Tapi dengan mereka masih mempersoalkan akhirnya dengan kejadian ini jadi susah pengungkapannya, paling kita bisa lihat dari nomor kendaraan," kata Budi.

Budi mengatakan dengan adanya stiker taksi online bisa mempermudah polisi dalam mengungkapkan kasus. "Kalau misal ada label lebih mempermudah polisi, 'oh ini taksi online'," ujarnya.

Budi menambahkan dia berencana untuk menggandeng pihak penyedia layanan transportasi online menyosialisasikan Permenhub Nomor 108 tahun 2017 kepada mitranya.

"Kalau regulasi kita dengan Permenhub no 108, jadi perlindungan kepada penumpang mungkin kita nanti minta kerja sama dengan pihak aplikator itu.

Budi juga menyoroti adanya pemalsuan akun yang dilakukan para mitra layanan transportasi online. Dia mengatakan Senin (19/2) mendatang pihaknya akan merumuskan aturan agar ada kesesuaian data antara pengemudi dan kendaraannya.

"Kita harapkan dengan jasa transport itu akan terbuka, cuma ada persoalan apakah nama pengemudi itu sama dengan kepemilikan kendaraan. Jadi akunnya atas nama A (tapi) apakah yang ada di mobil itu si A. Ternyata saya ungkap kemarin banyak nanya ke orang banyak akun yang diperjualbelikan, akun B yang nyopiri C, itu kan menyesatkan kepada pengguna," urainya.

"Atau kemudian kalau kasus ini, Cengkareng B ternyata kita lacak dari akun penggunanya beda. Makanya kita harapkan aturan yang jelas, mungkin mulai Senin depan kita rumuskan kesesuaian data antara pengemudi dengan akun dan kendaraannya," sambung Budi.


Pada rapat itu, Budi mengatakan kementerian terkait juga akan diundang. Di antaranya Kantor Sekretariat Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak penyedia layanan transporatasi online, perwakilan driver online seperti Aliando dan organisasi serupa, serta para pakar.

Sebelumnya diberitakan, driver taksi online Angrizal Noviandi (30) melakukan pelecehan seksual pada penumpang perempuannya. Aksi itu dilakukannya saat melintas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (12/2) dini hari lalu. Saat itu korban hendak menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Surabaya, Jawa Timur.

Di tengah perjalanan, tersangka rupanya membelokkan mobilnya keluar dari tol. Korban, yang selama perjalanan tertidur, terbangun dan mengetahui mobil sudah keluar dari kawasan tol.


Di tempat sepi, korban digerayangi oleh tersangka. Ketika hendak diperkosa, dalam kondisi ketakutan, korban akhirnya membuat strategi dengan menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tengah hamil 2 bulan.

Tersangka pun melepaskannya di tempat sepi. Tapi sebelum itu, tersangka membawa kabur ponsel korban untuk menghilangkan jejak.

"(Pelaku) kena pasal 289 ancamannya 9 tahun," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aris Supriyono kepada detikcom, Rabu (14/2/2018).
(ams/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +