detikNews
2018/02/09 07:29:23 WIB

MK Lihat KPK: Dulu Bagian Yudikatif, Kini Eksekutif dan Bisa Diangket

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 4
MK Lihat KPK: Dulu Bagian Yudikatif, Kini Eksekutif dan Bisa Diangket Sidang MK (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusti (MK) menyatakan KPK adalah bagian eksekutif sehingga bisa menjadi objek DPR untuk dipansuskan/angket. Pendapat ini bergeser dari pendapat MK 12 tahun silam yang menyatakan KPK adalah bagian yudikatif dan independen. Apa kabar MK?

Berdasarkan putusan yang dikutip detikcom dari website MK, Jumat (9/2/2018), terjadi perbedaan mencolok MK tersebut. Berikut perbandingannya:

Putusan 012-016-019/PUU-IV/2006

MK melihat KPK adalah bagian yudikatif. Berikut pertimbangannya:

1. Trias Politika Klasik Sudah Ketinggalan Zaman

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Menurut MK, doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang. Antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

2. Tujuan KPK untuk Menegakan Pancasila dan UUD 1945

Di samping itu, di satu pihak, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam UUD, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.


Di pihak lain, disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam UUD tidak selalu menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah undang-undang dasar.

Demikian pula, hanya karena suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam UUD tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam UUD.

"KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal," ujar MK.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com