DetikNews
Kamis 08 Februari 2018, 18:15 WIB

BNPB: Jangan Terjebak Naturalisasi-Normalisasi, yang Penting Aksi

Herianto Batubara - detikNews
BNPB: Jangan Terjebak Naturalisasi-Normalisasi, yang Penting Aksi Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. (Ari Saputra/detikFoto)
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta istilah 'normalisasi' atau 'naturalisasi' terkait solusi banjir di Jakarta tidak dijadikan polemik. Baginya, saat ini yang terpenting sungai-sungai di Jakarta segera dikeruk dan dilebarkan.

Sutopo menjelaskan sebenarnya sama saja antara normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi adalah mengembalikan sungai seperti awalnya melalui rekayasa sipil. Biasanya dengan talud, tanggul, dan upaya struktural lain. Tebing sungai ditalud agar tidak longsor dan debit penampang basah sungai lebih besar.

Normalisasi, menurut Sutopo, dilakukan karena terbatasnya lahan di bantaran sungai lantaran sudah berkembang permukiman. Normalisasi sungai ini cocok untuk kota-kota besar, seperti di Jakarta, yang bantaran sungainya sudah menjadi permukiman.

Rumah di bantaran kali JakartaRumah di bantaran kali Jakarta. (Ari Saputra/detikcom)

Sedangkan naturalisasi, lanjut Sutopo, adalah pembenahan sungai dengan alamiah. Naturalisasi memperhatikan ekosistem dan lingkungan di mana tebing sungai tidak ditalud, melainkan ditanami pohon-pohon. Sungai yang ada harus dilebarkan dan dikeruk lebih dahulu.


Sutopo mengatakan naturalisasi cocok untuk daerah-daerah yang bantaran sungainya masih luas dan belum berkembang menjadi permukiman, sehingga bantaran sungai ditanami pohon-pohon. Naturalisasi cocok di bagian hulu dan tengah daerah sungai yang bantaran sungainya belum dijadikan permukiman.

"Jadi kita tidak usah terjebak pada istilah 'naturalisasi' atau 'normalisasi'. Kebutuhan mendesak sungai-sungai di Jakarta saat ini adalah dilebarkan dan dikeruk lagi," kata Sutopo kepada detikcom, Kamis (8/2/2018).

Penampakan banjir yang merendam kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018).Penampakan banjir yang merendam kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Foto: Muhammad Abdurrosyid/detikcom

Pembebasan lahan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, menurut Sutopo, mutlak dilakukan.

"Apakah mau relokasi, resettlement atau ditempatkan di rusun, dan lain-lain adalah pilihan setelah mereka dipindahkan rumahnya," ujarnya.

"Saya doktor bidang hidrologi dan penelitian utama saya bidang hidrologi dan konservasi tanah air. Saya menekuni banjir Jakarta sejak 1995 sampai sekarang, jadi paham watak banjirnya," sambungnya.


Sutopo mengingatkan kebutuhan akan pelebaran dan pengerukan sungai-sungai di Jakarta sudah mendesak. Jika tidak, dampak banjir akan makin parah.

"Masyarakat tidak perlu polemik. Tapi tindakan hanya. Tebing sungai mau ditalud atau ditanami pohon itu hanya pilihan saja. Yang utama adalah dilebarkan dan dikeruk. Sungai perlu dibenahi untuk mengurangi banjir," kata Sutopo.

"Mau dinamakan istilah normalisasi atau naturalisasi, silakan. Nggak urgen. Yang urgen adalah action segera membenahi bantaran sungai," sambungnya.

BNPB merupakan salah satu lembaga yang berkaitan langsung apabila terjadi banjir, termasuk di Jakarta. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
(hri/fjp)
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed