DetikNews
Senin 05 Februari 2018, 10:10 WIB

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Jombang Masih Bisa Ikut Pilkada

Tsarina Maharani - detikNews
Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Jombang Masih Bisa Ikut Pilkada Foto: Grandyos Zafna.
Jakarta - Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berencana kembali maju sebagai Cabup Jombang dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018. Meski saat ini dia berstatus tersangka KPK, status calon kepalanya di Pilbup Jombang tidak gugur.

Hingga berita ini diturunkan, Senin (5/2/2018), Nyono telah berstatus sebagai tersangka kasus suap. Ia juga telah ditahan KPK karena ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Meskipun demikian, sampai saat ini Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu masih menyandang status sebagai Cabup Jombang. Pencalonannya belum gugur walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini sesuai dengan peraturan KPU (PKPU) Pasal 78 dan 79 PKPU No 3 tahun 2017. Sesuai aturan ini, calon yang menyandang status tersangka masih tetap bisa mengikuti pilkada.

Pergantian hanya bisa dilakukan terhadap calon yang berhalangan tetap akibat meninggal dunia dan sakit parah, serta menyandang status terpidana berdasarkan putusan tetap dari pengadilan.

"Di dalam regulasinya status tersangka tidak menggugurkan dia sebagai calon," ujar Arief di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).


Arief mengatakan meski tidak menggugurkan status sebagai peserta Pilkada, KPU akan menginformasikan calon kepala daerah yang menjadi tersangka kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menilai calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Tetapi KPU tentu akan menginformasikan kepada masyarakat bahwa dia sedang dalam status ini atau segala macem. Biar masyarakat menilai juga, yang dengan posisi dan status seperti ini memang masih layak dipilih atau tidak," ujar Arief.

Namun Arief mengatakan bila status calon kepala daerah tersebut berubah menjadi terpidana, maka pendaftaran calon kepala daerah menjadi tidak terpenuhi. Calon tersebut tidak lagi bisa mengikuti proses pilkada.

Dalam Pilbup Jombang, Nyono berpasangan dengan cawabup dari kader PKB, Subaidi Muchtar. Keduanya diusung oleh 5 partai yakni Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.

Partai koalisi hingga saat ini masih tetap mengusung Nyono. Namun Golkar sudah mulai memikirkan untuk mengganti Nyono sebagai cabup meski belum mau membocorkan namanya.

"Ya perkiraan pengganti sih ada. Tapi kan ya masi nunggu konsultasi dengan KPU itu. Ada, pokoknya nanti aja," sebut Ketua Koordinator Bidang PP Jawa dan Kalimantan Nusron Wahid.

Seperti diketahui, Bupati Nyono resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK sejak Minggu (4/2). Nyono diduga menerima uang suap yang bersal dari pungutan liar (pungli) di tingkat puskesmas.


Terkait pemberian suap ke Nyono, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyebut uangnya berasal dari dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Sejauh ini, Nyono baru mendapatkan Rp 200 juta.

Uang tersebut diterima oleh Nyono dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Hal itu dilakukan Inna demi ditetapkan dirinya sebagai kepala dinas definitif.

"Uang yang diserahkan IS (Inna Silestyowati) kepada NSW (Nyono Suharli Wihandoko) diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak Juni 2017 sekitar total Rp 434 juta dengan pembagian 1 persen untuk paguyuban puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati," sebut Syarif.

"Atas dana yang terkumpul tersebut, IS telah menyerahkan kepada NSW sebesar Rp 200 juta pada Desember 2017," imbuh dia.

Atas perbuatannya, Nyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Inna disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(tsa/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed