DetikNews
Selasa 30 Januari 2018, 11:25 WIB

LAPAN Serahkan Data Citra Satelit Sangat Tinggi ke Menristek

Nur Indah Fatmawati - detikNews
LAPAN Serahkan Data Citra Satelit Sangat Tinggi ke Menristek Foto: Menteri Nasir menerima data citra satelit resolusi sangat tinggi dari LAPAN. (Nur Indah-detikcom)
Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyerahkan data satelit penginderaan jauh beresolusi sangat tinggi ke seluruh kementerian dan instansi. Data ini merupakan gambar daratan Indonesia hasil pencitraan satelit yang bisa digunakan untuk menunjang kinerja berbagai sektor.

Data itu diserahkan oleh Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018). Thomas menyebut penyediaan data oleh LAPAN ini menghemat anggaran pemerintah hingga Rp 6 triliun lebih. Pasalnya, anggaran pengadaan citra satelit ini hanya memakan Rp 21 miliar.

"Dengan citra satelit yang terkumpul, kami distribusikan ke kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, yang kalau kita hitung dengan harga pasaran, citra satelit yang kami berikan nilainya sampai Rp 7,4 triliun. Hampir 30 kali lipat dari pada anggaran pengadaan citra kalau dilakukan mandiri oleh masing-masing kementerian dan lembaga," ucap Thomas Djamaluddin.

Pencitraan resolusi tinggi hingga 50 cm ini nantinya bisa dimanfaatkan dalam kegiatan berbagai instansi. Apakah itu untuk pemantauan sumber daya daerah seperti kehutanan, pertanian, kewilayahan, kelautan, tata ruang, pajak, serta soal potensi yang bisa digali.

LAPAN Serahkan Data Citra Satelit Sangat Tinggi ke MenristekFoto: Menteri Nasir menerima data citra satelit resolusi sangat tinggi dari LAPAN. (Nur Indah-detikcom)

Menteri Nasir mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, pemanfaatan citra satelit beresolusi sangat tinggi bisa diaplikasikan untuk menata pertanian di Indonesia.

"Contoh yang sering jadi masalah, kalau kita bicara lahan pertanian, kita bicara hasilnya, kalau bicara hasil, berapa padi/palawija yang harus dipenuhi sehingga kita tidak perlu impor sehingga kita bisa swasembada. Kalau ini dipetakan dengan baik, kalau kita mau impor, jelas butuh berapa," kata Nasir.

Dia mengatakan data ini bisa mendukung berjalannya good goverment governance. Tidak hanya soal swasembada pangan, hal lain yang bisa dicapai juga soal pembangunan power plant nuklir.

"Kemenristekdikti dengan LAPAN, bisa kerja sama dengan BIG (Badan Informasi Geospasial), mungkin nanti dengan BATAN. Kalau kita bisa lihat lempengan bumi, dan bisa membangun powerplant nuklir akan lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Kalau bisa dilakukan, akan bisa sangat efisien, murah, optimum," ujarnya menandaskan.

Data ini diberikan kepada 21 kementerian dan lembaga pemerintah, instansi TNI/Polri, 34 pemerintah provinsi, dan 40 pemerintah kabupaten/kita. Dalam acara ini hadir pula Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi serta Pimpinan Komisi VII HE Herman Khaeron.


(nif/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed