DetikNews
Senin 29 Januari 2018, 13:41 WIB

Soal Pilkada, Ini 5 Arahan Jokowi untuk Intel Polri

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Soal Pilkada, Ini 5 Arahan Jokowi untuk Intel Polri Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri rakor Baintelkam Polri. (Kanavino-detikcom)
Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan pembekalan dalam rapat koordinasi Baintelkam Polri menjelang Pilkada Serentak 2018. Tjahjo menyampaikan 5 arahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Tjahjo, pesan pertama yang ditekankan oleh Jokowi untuk melawan money politics dalam proses demokrasi. Kedua, Jokowi mengajak Baintelkam untuk melawan kampanye yang bernada kebencian dan SARA.

"Terkait arahan Presiden. Yang saya sampaikan lebih spesifik kepada intelkam. Pertama, mari kita lawan politik uang. Kedua, mari kita lawan kampanye berujar kebencian, fitnah dan SARA. Ajak kawan pilkada untuk kampanye program gagasan atau konsep untuk kemaslahatan daerah, dan pembangunan daerah. Pikada itu memimpin daerah," ujar Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1/2018).


Ketiga, Jokowi juga meminta partisipasi politik di Pilkada ini dapat meningkat. Kata Tjahjo, Jokowi ingin Pilkada diisi oleh adu gagasan dan program.

"Ketiga, partisipasi politik itu semakin ditingkatkan. Kalau 2015 70%, 2016 74%, mudah-mudahan bisa di atas 78%. Itu arahan Pak Presiden partisipasi kampanye sebenernya disetop. Harus kampanye program," tuturnya.

Keempat, Jokowi juga meminta Polri untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Menurut Tjahjo, Baintelkam Polri, dengan jaringan yang luas, dapat memetakan potensi konflik yang akan terjadi di gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Sekecil apapun manuver yang ada, termasuk area rawan bencana bisa membatalkan pilkada, (misal) gunung meletus, kalau ada banjir. Juga harus dipetakan, mana daerah-daerah yang rawan itu. Kita juga menitipkan DP4 masih 3% penduduk Indonesia yang belum merekam datanya, minimal dia tinggal di mana, untuk di TPS. Jangan sampai kayak DKI kemarin, yang di luar negeri pada datang ke Jakarta yang nggak ada daftarnya. Yang akan menimbulkan potensi kerusuhan yang ada," imbuhnya.


Kelima, Jokowi meminta Baintelkam agar memberi perhatian pada Pilkada yang diisi oleh calon tunggal, juga potensi konflik yang mungkin terjadi pada Pilkada yang diikuti oleh dua pasangan calon.

"Perhatian pada calon tunggal semakin meningkat. Pasti ada pro-kontra. Mencermati ada tim sukses kotak kosong. Mencermati pasangan yang head-to-head kayak Sumut, Jateng, Jatim, Papua, Bali. Potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin Intelkam punya jaringan, karena pengalaman 2015-2014 aman, kami yakin pemerintah juga aman. Ini kan karena pilkadannya serentak yang padat penduduk, padat pemilih. Daerah besar terlibat semua," ucap Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo pun menyampaikan pesan Jokowi soal keamanan menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, tahapan-tahapan Pemilu sudah dimulai sehingga Polri harus lebih hati-hati salam menjaga stabilitas nasional.

"Aroma masuknya tahapan-tahapan untuk pileg dan pilpres; verifikasi faktual parpol. Penyusunan anggota DPD-DPRD RI. Agustus sudah muncul pendaftaran capres dan cawapres sudah. Untuk Juninya semoga lancar. 3 bulan maksimum setelah selesai pilkada akan ada pelantikan pilkada serentak habisnya masa jabatan, mudah-mudahan aman dan langsung masuk ke tahapan pileg dan pilpres," tutupnya.
(knv/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed