DetikNews
Minggu 14 Januari 2018, 07:41 WIB

PKS Jabar Tepis Isu Mahar: Kami Tak Pernah Proses Brigjen Siswandi

Elza Astari Retaduari - detikNews
PKS Jabar Tepis Isu Mahar: Kami Tak Pernah Proses Brigjen Siswandi Brigjen Siswandi (kopiah hitam). Foto: Sudirman Wamad/detikcom
Jakarta - Bakal Calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi menuding PKS meminta mahar miliaran rupiah yang tak disanggupinya, hingga dia gagal maju Pilkada 2018. PKS membantah pernyataan Siswandi itu.

"Kami telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon," ujar Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2018).

Menurut Abdul, pihaknya telah meminta konfirmasi kepada Siswandi mengenai siapa oknum yang meminta mahar itu. Namun Siswandi disebut tak memberi jawab yang pasti.


Diakuinya, penentuan kandidat di Pilwalkot Cirebobb memang cukup dinamis. Abdul memastikan, DPW PKS Jabar tidak pernah memproses nama Siswandi yang berpasangan dengan Euis pada Pilwalkot Cirebon.

"Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Dan DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW," jelasnya.

PKS pun membantah adanya syarat mahar kepada setiap bakal calon di pilkada. Partai pimpinan Sohibul Iman ini juga menyatakan setiap komunikasi di struktur partai terdokumentasi dengan rapi.


"Kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon adalah tidak benar," tegas Abdul.

Sebelumnya Brigjen Siswandi menuturkan PKS enggan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis di Pilwalkot Cirebon 2018, padahal sudah ada komitmen koalisi dengan Gerindra dan PAN. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memberikan mahar politik.

Untuk itu, Brigjen Siswandi berencana mengajukan gugatan terhadap PKS. Tak hanya Siswandi, PAN Kota Cirebon juga ingin ikut menggugat.

"Padahal rekomendasi dari PAN dan Gerindra itu tanpa mahar. Saat itu (jelang penutupan), pembicaraannya mengarah ke mahar terus. Hingga menyebut nominal maharnya, bahkan terus naik hingga lima kali lipat," ungkap Siswandi, Sabtu (13/1).


Petinggi polri yang sempat menjabat di BNN itu enggan menyebut nominal mahar yang diminta PKS. Pasalnya, sambung dia, yang langsung dimintai mahar oleh pihak PKS adalah timnya.

"Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran," ucapnya.

Berikut keterangan resmi dari Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya terkait tudingan Brigjen Siswandi:

PKS TEGASKAN STRUKTUR TIDAK PERNAH MEMPROSES SISWANDI-EUIS

Terkait berita yang berkembang di media sosial yang mengindikasikan adanya praktek yang mengarah ke adanya permintaan uang kepada Bapak Siswandi, kami telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.

Beberapa fakta yang kami dapat sampaikan adalah sbb:

1. Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun Beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti.
2. Proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis. Dan semua komunikasi antarstruktur kami terdokumentasi rapih. Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Dan DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW.

Dengan demikian, kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon adalah TIDAK BENAR.

PKS memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon. Dan mengharapkan agar kejadian ini menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak serta tidak menghalangi silaturrahim dan kerjasama konstruktif di masa-masa mendatang untuk kebaikan masyarakat, umat dan bangsa.

Bandung, 14 Januari 2018, jam 00:06

Ir. Abdul Hadi Wijaya, MSc.
Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed