DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 08:35 WIB

Hitung Hari untuk Munaslub Golkar

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Hitung Hari untuk Munaslub Golkar Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Usulan DPD I Golkar kepada DPP Golkar untuk segera menggelar Munaslub akhirnya diterima. Usulan ini diakomodir setelah 2/3 DPD I mengajukan pergantian ketua umum Setya Novanto.

Riak-riak arus menuju Munaslub mulai terasa saat KPK menahan Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Apalagi, label ketua umum yang melekat pada diri Novanto dianggap akan menjatuhkan citra partai.

Berdasarkan rapat pleno DPP Golkar pada 21 November 2017, diputuskan akan menunggu hasil praperadilan Novanto. Sayangnya, bola salju Munaslub menggelinding begitu kencang. Pada Rabu (6/12) kemarin, 31 DPD mendatangi DPP Golkar untuk meminta diadakan Munaslub bulan ini.

"DPD I ingin partai urusan ketua umum cepat selesai. Jadi mereka datang dengan semangat tinggi memberikan keinginan mereka munaslub," ujar Ketua Pemenangan Golkar wilayah Timur Samuel Azis kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Namun, Samuel mengatakan proses munaslub tidaklah gampang. Tetap ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan seperti kembali melakukan sidang pleno untuk munaslub dan disaat bersamaan proses praperadilan Novanto juga tengah berlangsung.

"Jadi tidak serta merta munaslub. Patuhi AD/ART dan mekanisme dalam partai. Ikuti dulu aturan mainnya," terangnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan akan segera merespons aspirasi yang disampaikan. Selain itu sesuai kewenangan yang berlaku, DPP akan menindaklanjutinya untuk melaksanakan Munaslub.

"Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang hadir ada 31 dari 34 menyampaikan aspirasi mengusulkan agar diadakan Munaslub partai Golkar," ujar Idrus.

Ditambahkan Idrus, Golkar akan memanfaatkan waktu yang ada untuk merespons permintaan Munaslub. Selain itu, pelaksanaan Munaslub tidak akan terganggu dengan praperadilan Setya Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. Sebab perkara Novanto sudah siap disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak DPP Golkar segera menggelar munaslub. DPD I memberi tenggat sebelum 16-17 Desember untuk pelaksanaan munaslub.

"Kita akan monitor terus dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kalau aspirasi kita. Ketika para DPD I telah melakukan pertemuan dan setuju 16-17 Desember (munaslub)," kata Dedi.

Dedi berharap pelaksanaan munaslub tidak melebihi tenggat tersebut. Sebab, Januari sudah memasuki tahap pendaftaran Pilkada 2018.


(tfq/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed