DetikNews
Jumat 24 November 2017, 16:48 WIB

Sebut DPR di Ujung Tanduk, Sekjen PAN: Novanto Masih Survive

Tsarina Maharani - detikNews
Sebut DPR di Ujung Tanduk, Sekjen PAN: Novanto Masih Survive Sekjen PAN Eddy Soeparno (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sekjen PAN Eddy Suparno mengatakan citra serta kredibilitas institusi DPR dan partai politik berada di ujung tanduk. Kasus korupsi e-KTP yang menjerat Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, membuat DPR bagaikan diterjang tsunami.

"Institusi ini (DPR) sedang dalam kondisi di ujung tanduk, baik dari segi citra dan kredibilitas. Berdasarkan survei, salah satu citra institusi yang terburuk adalah parpol dan DPR. Apalagi ditambah bencana tsunami ini (kasus Setya Novanto)," ujar Eddy dalam diskusi Daksa Forum di Bale Soto, Jalan Daksa 1, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

Eddy juga mengatakan Golkar merupakan partai yang memiliki daya juang tinggi. Dia pun menyebut sejumlah kasus yang menimpa Novanto, namun hingga saat ini masih bertahan.

"Tidak ada institusi di republik ini yang memiliki daya juang seperti Golkar. Tidak ada individu yang mampu survive seperti Pak Novanto. Lihat dari kasus Bank Bali, tapi bahkan hingga kini karier politiknya terus naik. Begitu pula partainya, dulu Golkar 98 dikira sudah akan berakhir. Tapi apa? Golkar selalu menempati posisi 3 besar, survive," katanya.

Eddy enggan menanggapi lebih jauh kasus yang tengah menjerat Novanto. Dia tak ingin mendahului putusan hukum terkait kasus tersebut.

"Dengan Pak Setnov, lagi, saya tidak mau mendahului hukum. Kalau sudah ditahan di KPK, sebaja apa pun mental seseorang pasti luntur. Apalagi di tangan institusi KPK yang terkenal galak ini," ucap Eddy.

Menurut Eddy, ada 2 hal yang perlu diperhatikan terkait pergantian Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian Ketua DPR merupakan wewenang penuh Partai Golkar dan mengacu pada Undang-Undang MD3.

"Satu, itu wewenang Partai Golkar, karena kursi itu sepenuhnya milik Golkar. Dua, dari sisi institusi, seharusnya berdasarkan MD3 seseorang yang sudah terjerat hukuman di atas 5 tahun penjara, itu sudah otomatis gugur sebagai anggota Dewan," imbuhnya.

Eddy menjelaskan citra DPR harus segera ditegakkan dengan memilih pemimpin yang memiliki pemikiran, pandangan, serta wawasan baru yang dikedepankan integritasnya. Membangun kembali citra DPR tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Prosesnya tidak gampang dan tidak sebentar. Tapi saya kira kalau elemen-elemen tersebut terpenuhi, dapat mengembalikan citra DPR," kata Eddy.

"Walaupun memang saat ini banyak yang apatis terhadap kehidupan politik di Indonesia, tapi kita harus memperhatikan citra DPR. Karena DPR merupakan satu-satunya institusi yang mewakili aspirasi rakyat. Jadi mari kita awasi prosesnya agar pemimpin DPR yang baru dapat mengembalikan citra DPR," sambungnya.

Novanto kini masih ditahan di Rutan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Golkar hanya memberi satu kali kesempatan kepada Novanto hingga adanya putusan sidang praperadilan. Partai Golkar akan melihat putusan sidang praperadilan untuk menentukan nasib Novanto sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI.

"Melihat jasanya yang cukup baik dan besar untuk Golkar dan DPR, maka kami masih memberikan kesempatan kepada beliau sampai praperadilan. Baru setelah itu digantikan sebagai Ketum Golkar dan ketua DPR," kata Wasekjen Golkar Dave Laksono dalam kesempatan yang sama.

Sidang putusan praperadilan Novanto yang meminta status tersangkanya digugurkan akan digelar pada Kamis (30/11) mendatang. Nasib Novanto sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR kini di ujung tanduk.
(nvl/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed