DetikNews
Jumat 24 November 2017, 14:55 WIB

Kala Sesepuh Golkar 'Keroyok' Setya Novanto

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kala Sesepuh Golkar Keroyok Setya Novanto Setya Novanto diminta mundur dari posisi Ketum Golkar. (Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta - Para sesepuh Golkar turun gunung menginginkan adanya perubahan di kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu. Mereka ramai-ramai 'mengeroyok' Setya Novanto agar diganti dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar.

Masalah hukum Novanto memang pada akhirnya berdampak terhadap situasi politik di Golkar. Posisi Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang kini ditahan KPK dinilai merugikan partai.

Wapres Jusuf Kalla, yang merupakan sesepuh partai, sudah bicara keras. Dia meminta segera digelar musyawarah luar bisa (munaslub) untuk mencari pengganti Novanto dari posisi Ketum Golkar. Apalagi saat hendak ditahan, Novanto sempat 'menghilang' selama hampir 20 jam.


"Harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masak kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Masak menghilang. Harus ada pemimpin baru yang muncul," tegas JK, Kamis (16/11/2017).

Ketum Golkar periode 2004-2009 ini mendorong munaslub segera dilaksanakan. "Harus segera," kata JK.

Bukan hanya JK yang bersuara keras. Sesepuh Golkar lainnya, Akbar Tandjung, juga meminta Novanto diganti dari posisi ketum. Berkali-kali mantan Ketum Golkar itu menyuarakan soal munaslub.

Kala Sesepuh Golkar 'Keroyok' Setya NovantoAgung Laksono, JK, dan Ical. (Agung Pambudhy/detikcom)

"Tidak ada alternatif lain, Golkar harus menyiapkan pemimpin baru karena, kalau tidak, Golkar akan tergerus elektabilitasnya," sebut Akbar, Kamis (23/11).

Perkara hukum Novanto memang disebut-sebut berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar. Dari survei-survei yang ada, elektabilitas Golkar menurun drastis, bahkan kini sudah disalip oleh Partai Gerindra.

"Kalau (elektabilitas) terus tergerus, yang saya takutkan sebentar lagi kiamat bagi Golkar. Kalau hanya (elektabilitas) 4 persen, artinya Golkar ada partai, tapi nggak ada wakil di DPR," tegas Akbar.


Pria yang pernah menjadi Ketua DPR itu bahkan meminta KPK mempercepat penyidikan Novanto sebagai tersangka. Dia ingin perkara itu segera masuk ke pengadilan untuk disidangkan bila bukti dinilai sudah cukup.

"Kita harapkan KPK untuk mempercepat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Novanto. Dalam arti kalau memang bukti-buktinya sudah cukup ya kita bisa langsung ke pengadilan," tutur Akbar.

Hal senada disampaikan sesepuh Golkar lainnya, Sarwono Kusumaatmadja. Dia menjadi salah satu politikus senior Golkar yang menginginkan adanya munaslub untuk mencari ketum baru Golkar menggantikan Novanto.

Novanto dan Akbar Tandjung.Novanto dan Akbar Tandjung. (Aditya Fajar/detikcom)

"Kami yang senior ini mengharapkan Golkar harus ada revitalisasi. Kita tanya sama generasi muda, apakah mereka punya? Kita harus tanya generasi bawah kita kira-kira format politik yang cocok untuk mereka itu seperti apa," urai Sarwono.

Mantan Menteri PAN-RB ini mengatakan penyelenggaraan munaslub tinggal menunggu waktu. Sarwono tidak setuju dengan sikap DPP Golkar yang menunggu hasil praperadilan untuk menentukan nasib Novanto, baik sebagai Ketum Golkar maupun dari posisi Ketua DPR.

"Saya kira sudah berproses, tinggal waktu saja. Masalah ini kan nggak bisa ditunda lagi. Kalau semangat semuanya ingin ada di munaslub," sebut Sarwono.

Menurut dia, jika munaslub tak lekas digelar, itu justru merugikan partai. Sarwono mengatakan semestinya Novanto mundur dari posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut tanpa harus ada yang mendesaknya.

"Tapi yang begitu kan merugikan posisi partai. Memang kan dia punya soal, mestinya tanpa disuruh tuh dia mundur sendiri," ujar mantan Sekjen Golkar itu.

Kala Sesepuh Golkar 'Keroyok' Setya NovantoHajriyanto Thohari. (Agung Pambudhy/detikcom).

Kemudian Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Hajriyanto Thohari mengkritik Novanto secara personal. Dia mengungkap selama ini memang Ketua DPR itulah yang banyak membiayai Golkar karena memiliki kemampuan dari segi finansial.

"Pak Novanto ini kan orangnya diem tidak pernah mengkritik, bahkan ketika Golkar ada dua aliran. Dia banyak diem. Banyak diem dan sekarang ini juga banyak kasus," tutur Hajri.

Eks Wakil Ketua MPR ini menyebut sebenarnya Golkar secara kepartaian tidak memiliki masalah. Konflik yang muncul justru dari personal Novanto, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Partai Golkar harus berubah. Kalau tidak, Golkar akan masuk sejarah. Ini nggak ada konflik, nggak ada apa, tapi Golkar ada di titik krusial dan fatalnya ini bukan karena konflik, tetapi lebih karena apa yang terjadi di pemimpin Golkar ini," papar Hajri.


Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono dalam beberapa kesempatan meminta agar munaslub digelar tak lebih dari bulan Desember. Padahal sebelumnya Agung selalu membela Novanto. Kini sikapnya berubah.

Agung juga mengungkap sudah ada 26 DPD I Golkar yang berkumpul untuk membahas munaslub. Syarat digelarnya munaslub adalah harus ada dukungan atau persetujuan dari dua pertiga DPD I dari total 34 untuk bisa munaslub mencari pengganti Novanto.

"Secara formal, belum ada (DPD I yang mengusulkan munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai," ungkap Agung.

Selain soal pergantian ketum, Agung menyoroti harus segera digantinya Novanto dari kursi Ketua DPR. Dengan terlibat dalam kasus korupsi, Novanto dinilai telah mencederai marwah Dewan.


"(Kriteria Ketua DPR) yang pertama, jangan disebut-sebut tersandung kasus, apalagi korupsi, sehingga tidak mengecewakan lagi. Jangan yang punya problem," kata dia.

Konsolidasi DPD I memang telah terungkap. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono menyebut bahkan ada sejumlah DPD I yang sudah datang ke JK untuk meminta dukungan agar munaslub terselenggara.

"Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK. Paling tidak dua pertiga (dari DPD) sudah tanda tangan, kita sampaikan ke DPP sudah tanda tangan, kita sampaikan ke DPP," terang Wisnu.

Wisnu mengingatkan, sesuai dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai, munaslub bisa terselenggara bila mendapat dukungan dua pertiga dari 34 DPD I yang ada. Dia pun mengatakan posisi DPD I lebih kuat daripada hasil pleno DPP Golkar, sehingga hasil pleno Golkar semalam posisinya berada di bawah mereka.

"Dengan demikian, sesuai dengan AD/ART, kuat mana keputusan dari kita kemarin ditandatangani oleh dua pertiga lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno," tukasnya.

Dia menyebut ada sebagian masyarakat yang telah muak terhadap kinerja Novanto. "Kondisi objektif saat ini Golkar, Anda sudah sangat luar biasa menilainya, ada publik sudah muak terhadap kinerja Setya Novanto," tutup Wisnu.
(elz/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed