DetikNews
Senin 20 November 2017, 13:55 WIB

Kasus Surat Pimpinan KPK, Wakapolri: Kalau Tak Cukup Bukti, Hentikan

Rina Atriana - detikNews
Kasus Surat Pimpinan KPK, Wakapolri: Kalau Tak Cukup Bukti, Hentikan Foto: Wakapolri Komjen Syafruddin di Istana Wapres. (Rina-detikcom)
Jakarta - Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan ahli terkait laporan dugaan surat palsu Pimpinan KPK yang dilaporkan pihak Setya Novanto. Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan kasus itu tidak perlu dilanjutkan apabila tidak cukup bukti.

"Kan sudah konperensi pers. Sedang menangani. Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) juga sudah menjelaskan, saya tidak usah menjelaskan lagi kan. Penjelasan Kapolri dan saya sama," ujar Wakapolri di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

"Itu domainnya penyidik saja itu. Bukan domain kita. Saya rasa tidak ada masalah itu. Kalau tidak cukup ya sudah, hentikan," jelasnya.

Kedatangan Wakapolri ke Istana Wapres diakui hanya sebagai bentuk silaturahmi. Selain itu, Syafruddin menyebut sekaligus mengantar Irjen Umar Septono yang akan bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan Sandy Kurniawan, anggota tim pengacara Setya Novanto, dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim. Bareskrim Polri telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan terlapor Agus dan Saut.

Terkait penerbitan SPDP itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah memanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Tito mendapatkan laporan kasus itu dilaporkan pihak Setya Novanto pada 9 Oktober.

Agus dan Saut dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

Soal penyidikan kasus dugaan surat palsu, KPK menegaskan surat pencegahan Novanto sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
(rna/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed