DetikNews
Rabu 15 November 2017, 14:26 WIB

Surat Absen Novanto ke KPK, Tembusan hingga Presiden Jokowi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Surat Absen Novanto ke KPK, Tembusan hingga Presiden Jokowi Setya Novanto (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Setya Novanto mengirimkan surat ketidakhadiran pemeriksaan ke KPK. Surat ini berisi 7 poin yang intinya menolak panggilan KPK sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatannya.

Novanto sedianya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Ini adalah rencana pemeriksaan pertamanya sejak ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.


"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan SN (Setya Novanto) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket e-KTP. Panggilan pertama sudah disampaikan KPK minggu lalu secara patut untuk jadwal pemeriksaan hari Rabu, 15 November 2017. Sekitar pukul 10.00 pagi ini, KPK menerima surat tertanggal 14 November 2017 dengan kop surat kantor pengacara," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan memberi konfirmasi, Rabu (15/11/2017).

Surat yang ditandatangani oleh pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, itu menyebut panggilan dari KPK sudah diterima tanggal 10 November 2017. Ini merupakan hari yang sama di mana Novanto kembali diumumkan sebagai tersangka.

Pokok surat itu disebut Febri tidak berbeda dari keterangan absen sebelumnya. Ada beberapa landasan hukum yang dipaparkan sebagai alasan ketidakhadiran Novanto, antara lain:

- Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum
- Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945
- Pasal 80 UU No 17 Tahun 2014 menyangkut Hak Imunitas
- Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan
- Pasal 224 ayat (5) tentang Hak Imunitas Anggota DPR dan Pasal 245 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014


Selain landasan hukum yang disebutkan, pihak Novanto juga beralasan masih menunggu hasil permohonan judicial review (JR) atau uji materi tentang UU KPK terkait wewenang memanggil Ketua DPR itu. Hal ini dibandingkan dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menolak memenuhi panggilan Pansus Hak Angket untuk KPK selama pengujian keabsahan hak angket itu belum putus.

Selain itu juga disebutkan soal tugas Novanto selaku Ketua DPR yang harus membuka sidang paripurna DPR hari ini.

"Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka klien kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut sampai adanya putusan MKRI terhadap permohonan Judicial Review yang kami ajukan tersebut," ucap Febri mengulang isi surat.

Baca Juga: Novanto Sekeluarga dalam Pusaran Kasus e-KTP

Di bawah surat itu, disebut Juru Bicara KPK ini, ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu ada beberapa orang yang menerima tembusan, antara lain Ketua MK RI, Ketua MA RI, Ketua Komnas HAM, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kabareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya, serta Kajati DKI.
(nif/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed