DetikNews
Selasa 14 November 2017, 21:44 WIB

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Walkot Nonaktif Batu Eddy Rumpoko

Yulida Medistiara - detikNews
KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Walkot Nonaktif Batu Eddy Rumpoko Foto: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta - KPK meminta hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko. KPK menyebut operasi tangkap tangan terhadap Eddy sah.

"Termohon memohon hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan dengan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon sah," kata anggota Biro Hukum KPK Efi Laila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Dalam eksepsi, KPK sebagai pihak termohon menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa praperadilan. Sebab, lokasi saat Eddy ditangkap berada di Kota Batu sehingga pengadilan negeri yang berwenang memeriksa praperadilan itu, menurut KPK, adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahkan perkara pokok tindak pidana korupsi yang melibatkan Filipus Djap selaku pemberi suap telah dilimpahkan ke PN Surabaya. Pelimpahan tersebut, menurut pihak KPK, telah dilakukan pada Rabu (8/11).

Karena itu, berdasarkan Pasal 82 ayat 1 KUHAP, UU Tipikor, dan pendapat para ahli, KPK menyebut permohonan praperadilan itu gugur.

Selain itu, KPK menyebut dalil permohonan pemohon telah terkait materi pokok perkara. Sebab, dalam permohonannya, KPK diminta menghadirkan hasil sadapan telepon dan rekaman CCTV saat OTT Eddy berlangsung.

Namun KPK menyebut seharusnya hal itu dilakukan saat sidang pokoknya saat melakukan pembuktian.

"Apabila praperadilan sudah menguji alat bukti, dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan penuntut umum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia," ungkapnya.

KPK menyebut OTT bukan termasuk dalam objek praperadilan. KPK menyebut praperadilan hanya memeriksa mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 20016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan. Peraturan tersebut menyatakan objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

"Pengujian kewenangan termohon dalam melakukan tindakan tertangkap tangan tidak termasuk dalam lingkup praperadilan dan kewenangan termohon untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam UU KPK, bukan merupakan lingkup praperadilan," ujarnya.

KPK menyatakan tindakan OTT terhadap Eddy adalah sah karena memiliki bukti permulaan yang cukup. KPK membantah dalil pemohon yang mengatakan KPK melanggar prosedur saat melakukan OTT.

"Maka, berdasarkan penafsiran sistematis Pasal 18 ayat 2 KUHAP tidak membatasi keabsahan tindakan termohon dalam melakukan tindakan tertangkap tangan terhadap pemohon karena dengan tidak ditemukannya barang bukti dari si tertangkap tidak kemudian diartikan bahwa tindakan tertangkap tangan menjadi tidak sah," ujar Efi.

Sebelum melakukan tindakan OTT, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana itu. Sebab, KPK menemukan komunikasi antara Filipus dengan Edi Setiawan yang bermaksud menyerahkan uang berkode undangan ke Eddy Rumpoko.

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK lalu segera menangkap pihak terkait. Hal tersebut sesuai dengan aturan KUHAP yang mengharuskan KPK menangkap tangan.

"Ketika termohon mengetahui telah terjadi peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka pihak yang berwenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, termohon diwajibkan untuk menangkap pemohon dan tersangka lainnya sebagaimana diamanatkan Pasal 111 KUHAP," ungkapnya.

Selanjutnya pada tahap penyidikan KPK juga telah mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil, salah satunya mobil Alphard.

Kemudian pada tahap penyidikan KPK juga telah memeriksa saksi-saksi dan mengambil sampel suara terhadap Eddy dan Filipus untuk menyamakannya dengan rekaman sadapan pembicaraan keduanya.
(yld/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed