DetikNews
Selasa 14 November 2017, 20:48 WIB

JK: Ekonomi Digital Tak Mungkin Dihentikan

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
JK: Ekonomi Digital Tak Mungkin Dihentikan Wapres Jusuf Kalla (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta - Perkembangan ekonomi digital belakangan kian pesat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut perkembangan ekonomi digital merupakan keniscayaan.

"Perkembangan teknologi tidak mungkin kita setop. Jadi digital economy tidak mungkin dihentikan. Karena itu merupakan suatu keniscayaan, merupakan hal yang sudah menjadi tren," ujar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (14/11/2017).

JK menilai perkembangan ekonomi digital hanya menggeser satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Jika suatu unit usaha tutup, unit usaha lainnya akan memberi lapangan kerja baru.

"Tapi jangan lupa, satu kegiatan itu sebenarnya hanya menggeser satu kegiatan lainnya, tapi mengkreasikan kegiatan lainnya. Coba lihat, katakanlah, Go-Jek. Memang menggeser kegiatan ojek yang di pangkalan, tapi tumbuh Go-Jek (driver) lebih banyak lagi," jelasnya.

"Memang Anda boleh pesan barang lewat online, memang toko (konvensional) bisa kena. Tapi usaha logistik jadi maju. Anda tidak ke toko, tapi penjaga toko berkurang. Tapi yang terjadi, yang mengantarkan barang itu lebih banyak. Jadi usaha logistik akan membesar," imbuh dia.

JK juga mencontohkan fenomena taksi online yang menggeser taksi konvensional. Adanya taksi online memunculkan lapangan pekerjaan baru untuk para sopir.

"Memang Uber menyebabkan taksi tradisional berkurang, tapi taksi itu (online) jadi lebih besar karena pengemudi lebih banyak dan menghemat kota ini lalu lintasnya. Menghemat, jadi digital itu memang menggeser pekerjaan lain, tapi membuka usaha baru. Di mana-mana begitu," imbuhnya.

JK mengaku tidak khawatir lapangan pekerjaan akan berkurang dengan munculnya fenomena ekonomi digital. Namun sumber daya manusia yang ada harus disesuaikan.

"Harus menyesuaikan. Dari pendidikan, misalnya untuk vokasi itu disesuaikan," paparnya.

Pajak untuk ekonomi digital nantinya juga akan disesuaikan. "Otomatis (disesuaikan), semua harus diperbaiki, direvisi. Misal, PPN waktu beli barang menjadi pajak waktu untuk transfer barang," pungkasnya.
(nvl/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed