DetikNews
Senin 13 November 2017, 13:17 WIB

AMPG Datangi Mabes Polri, Dorong Penyidikan Kasus 2 Pimpinan KPK

Audrey Santoso - detikNews
AMPG Datangi Mabes Polri, Dorong Penyidikan Kasus 2 Pimpinan KPK Foto: Audrey/detikcom
Jakarta - Ketua Harian PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Mustafa M Radja menyambangi gedung Rupatama Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mustafa mengatakan AMPG hendak memberikan dukungan moril kepada Polri yang sedang menyidik kasus dugaan surat palsu pimpinan KPK.

Namun sayang, rencana rombongan AMPG menemui Tito kandas. Tito sedang menghadiri kegiatan HUT Korps Brimob di Ambon, Maluku Utara.

"Baru saja kami ingin bertemu Kapolri. Hanya Kapolri masih ada acara di Ambon dalam rangka HUT Brimob. Kami datang ke Mabes Polri untuk memastikan bahwa Polri harus konsisten dan terus melakukan proses hukum terhadap peristiwa adanya SPDP pimpinan KPK," kata Mustafa kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017).


Mustafa meminta polisi tak gentar membawa kasus dugaan surat palsu tersebut hingga ke tahap pengadilan jika ada bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.

"Jangan baru memulai, ada upaya publik membuat opini, menyeret pimpinan nasional agar menghentikan (penyidikan terhadap pimpinan KPK). (Opini) ini sebuah framing, saya kira ini ada yang dipotong-potong. Oleh karena itu, kita minta polisi jangan ragu melanjutkannya," ujar Mustafa.

Mustafa juga meminta masyarakat tidak menghakimi Ketua Umum Golkar Setya Novanto melalui opini-opini terkait dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Terlihat gaduh karena publik ikut melakukan opini yang mengarah pada pengadilan opini itu kepada ketua umum kami. Karena ini kan merugikan secara pribadi Pak Novanto, juga Partai Golkar," tutur Mustafa.


Mustofa lalu meneriakkan kata-kata 'Save Kapolri' berkali-kali, yang diikuti rombongannya. Ketika ditanya apakah AMPG juga mendukung KPK dalam upaya penegakan hukum, "Polri dulu ya. Itu (KPK) nanti," jawab Mustafa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah bicara soal kasus tersebut. Presiden minta kasus itu dihentikan jika memang tak ada bukti.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu," kata Jokowi saat dimintai tanggapan atas kasus itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11).
(aud/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed