detikNews
Selasa 24 Oktober 2017, 23:22 WIB

Sependapat dengan Jokowi, KPK: Biar Tak Kena OTT, Jangan Korupsi

Faiq Hidayat - detikNews
Sependapat dengan Jokowi, KPK: Biar Tak Kena OTT, Jangan Korupsi Jubir KPK Febri Diansyah (Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta - KPK mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden untuk membangun sistem yang akan menghilangkan penyimpangan serta tindak pidana korupsi. Namun, agar tidak terkena operasi tangkap tangan (OTT), pejabat sebaiknya tidak melakukan korupsi.

"Ya, saya kira ada cara agar tidak terkena operasi tangkap tangan. Cara paling efektif adalah tidak melakukan korupsi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Febri mengatakan Presiden Jokowi mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Menurut Febri, pencegahan korupsi bisa mengurangi OTT.

"Presiden berulang kali mengatakan mendukung kerja pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan KPK. Dikatakan OTT sebagai kinerja KPK, jadi saya kira pencegahan dapat dilakukan agar tidak terkena OTT adalah tidak melakukan korupsi," kata Febri.


Namun apakah KPK akan berkonsultasi dengan Jokowi dalam menyusun peraturan presiden untuk membangun sistem tersebut. Menurut Febri, KPK sering melakukan koordinasi dengan Kemendagri soal kepala daerah yang terkena OTT.

"Kita sudah koordinasi berapa kali dengan Kemendagri. Pencegahan korupsi akan kami support," kata Febri.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal membuat perpres yang bisa membangun sistem digitalisasi jaringan pemerintahan alias e-government. Dengan e-government, penyimpangan bisa diminimalisasi, korupsi dipercaya bisa berkurang, dan akhirnya OTT bisa hilang dari perbincangan publik.

"Jadi akan keluar perpres nanti untuk membangun sistem," kata Jokowi di Istana Negara hari ini.


Ada yang merespons kata-kata Jokowi dengan suara, "Mmm...." Mendengar suara itu, Jokowi kemudian merespons, "Kok aum... aum?" Sebagian kepala daerah kemudian tertawa.

Jokowi lantas memperjelas keterangan soal perpres ini. "Kita akan membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement," katanya.
(fai/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed