DetikNews
Rabu 18 Oktober 2017, 11:37 WIB

Keluarga Korban Vaksin Palsu Gugat Kemenkes ke Pengadilan

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Keluarga Korban Vaksin Palsu Gugat Kemenkes ke Pengadilan Foto: Ilustrator Zaki Alfarabi
Jakarta - Masih ingat kasus vaksin palsu pada tahun 2016 lalu. Kasus yang membuat warga pada kala itu kini berpindah ke meja hijau. Para korban vaksin palsu, mengajukan citizen lawsuit atau gugatan warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Para penggugat ialah Aliansi Keluarga korban vaksin palsu RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, bersama KontraS. Mereka menggugat Kementerian Kesehatan dan BPOM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hal ini dilakukan agar vaksin dan obat palsu tidak kembali terulang.

"Selama belum ada pemetaan obat atau vaksin, BPOM dan Kemenkes bisa dikatakan lalai dalam pengawasan. Khawatirnya kejadian vaksin palsu akan kembali lagi terulang dikemudian hari," kata staf advokasi pembelaan HAM KontraS Rivanlee Anandar, di PN Jakpus Jalan Bungur Besar, Rabu (18/10/2017).


Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda Gugat Kemenkes ke PN JakpusFoto: Penggugat vaksin palsu (Adit-detikcom)


Rivan menambahkan tak hanya Kemenkes dan BPOM yang digugat, gugatan juga ditujukan ke presiden, gubernur DKI dan Jabar. Mereka menggugat pemerintah karena dianggap lalai.

"Kita melihat presiden dan tiga Gubernur DKI Jakarta, Banten hingga Jawa Barat juga lalai dalam pengawasan obat maupun vaksin. Karena berselang lama setelah vaksin obat pcc muncul dan kasus-kasus obat palsu lainnya juga mengkhawatirkan masyarakat," jelas Rivan.

Hal senada juga disampaikan, ketua aliansi keluarga korban vaksin palsu RS Harapan Bunda, August Siregar, menurutnya penanganan terhadap keseluruhan vaksin palsu belum selesai. Dirinya khawatir tidak ada jaminan aman terhadap obat khususnya bagi anak-anak.

"Kita tahu kasus ini sudah ditutup dan lainnya, tapi kemarin muncul lagi obat-obat palsu. Kami sebagai keluarga korban, gara-gara kasus vaksin palsu jadi paranoid, di mana tanggung jawab pemerintah terhadap hal-hal begini khususnya memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak," jelasnya.


Sedangkan dalam pidananya, kasus vaksin palsu ini sudah menjerat beberapa orang dan sudah divonis hukuman penjara. Pasutri yang juga otak peredaran vaksin palsu sudah divonis penjara. Iin divonis 8 tahun dan Stafrizal divonis 10 tahun. Mereka terbukti memproduksi vaksin palsu.
(adf/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed