DetikNews
Kamis 14 September 2017, 14:17 WIB

Aktivis HAM Kecam Upaya Pembubaran Ponpes Ibnu Mas'ud di Bogor

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Aktivis HAM Kecam Upaya Pembubaran Ponpes Ibnu Masud di Bogor Foto: Aktivis HAM menggelar jumpa pers soal Ponpes Ibnu Mas'ud di Bogor. (Edward Febriyatri Kusuma/detikcom)
Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam aksi penutupan paksa Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Mas'ud di Bogor. Perbuatan itu dinilai telah melanggar HAM.

Tim Advokasi Pondok Pesantren lbnu Mas'ud yang terdiri dari Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Evi dari Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa dan Usman Hamid dari Amnesti International mendampingi Ketua Yayasan Ponpes Ibnu Mas'ud Agus Purwoko. Mereka mengecam aktivitas penutupan paksa oleh masyarakat dan muspika setempat.

"Kami terus prihatin melihat aparat kepolisian Indonesia terus mudah didikte oleh tekanan massa yang berpotensi menghasilkan pelanggaran HAM terhadap individu-individu yang berasal dari kelompok-kelompok minoritas rentan," ujar Usman Hamid dalam konfrensi pers di gedung HDI HIVE, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/3017).

Usman meminta para muspida setempat dapat meredam upaya pembubaran pesantren Ibnu Mas'ud. Sebab, mayoritas santri di pesantren tersebut masih anak-anak.

"Surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan dibuat atas dasar paksaan tidak bisa dijadikan dasar pembubaran Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Pembubaran tidak pernah ada," ujarnya.

Aktivis HAM menggelar jumpa pers soal Ponpes Ibnu Mas'ud di Bogor.Aktivis HAM menggelar jumpa pers soal Ponpes Ibnu Mas'ud di Bogor. Foto: Edward Febriyatri Kusuma/detikcom

Usman mengatakan tindakan penutupan dengan cara kekerasan telah melanggar HAM. Pihaknya menyesali sikap polisi yang bukan melindungi, tetapi ikut menghakimi ponpes tersebut.

"Penutupan suatu pondok pesantren ataupun sebuah badan hukum haruslah berdasarkan hukum dan tunduk pada prinsip hak asasi manusia," paparnya.


Usman menuturkan ada ratusan santri di ponpes yang terancam kehilangan tempat tinggal. Sedangkan materi pembelajaran yang diajarkan di ponpes tersebut hanya hafalan alquran.

"Pemerintah harus bisa memfasilitasi pondok pesantren yang memiliki kekhususan dan memberikan bantuan sarana untuk perkembangan pesantren. Pembubaran pondok pesantren secara paksa tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan trauma yang mendalam kepada anak-anak yang menjadi peserta didik," ujarnya.


Usman mengatakan stigma sarang terorisme tidak bisa dituduhkan langsung, kepada anak-anak yang tinggal di Ponpes. Kalaupun ada langkah hukum yang bisa digunakan oleh masyarakat.

"Maka tindakan yang tepat adalah memproses secara hukum, bukan membubarkan pesantren secara keseluruhan," pungkasnya.


(edo/idh)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed