DetikNews
Kamis 14 September 2017, 11:16 WIB

Soal Surat ke KPK, Fahri: Semua Orang Bisa Ajukan Aspirasi ke DPR

Hary Lukita Wardani - detikNews
Soal Surat ke KPK, Fahri: Semua Orang Bisa Ajukan Aspirasi ke DPR Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Hary Lukita Wardani/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan yang dilakukan Fadli Zon dengan menandatangani surat ke KPK yang berisi permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto tak melanggar kode etik.

Pasalnya, surat untuk penundaan pemeriksaan tersebut hanya sebatas terusan aspirasi dari Novanto. Ia mengatakan surat terusan aspirasi tersebut sudah biasa dikeluarkan DPR.




"Jadi gini, di DPR mekanismenya itu kan untuk meneruskan surat masuk, terutama yang berkaitan aspirasi, biasanya langsung meneruskan ke lembaga yang dituju. Nah itu mungkin Pak Nov meneruskan aspirasi itu," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dia mengatakan surat terusan tersebut tak perlu ditandatangani semua pimpinan DPR. Yang sesuai dengan bidangnya saja. Ia juga mengatakan masyarakat bisa memberikan aspirasi ke DPR untuk diteruskan.

"Semua orang, jangankan tersangka, guru, nelayan apa siapa pun boleh punya aspirasi dan diteruskan oleh DPR," kata Fahri.


Ia menjelaskan saat ini Novanto sedang menjalankan proses praperadilan sehingga dirinya meminta KPK tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Fahri juga meminta Novanto tidak perlu khawatir akan terjadi ketidakadilan di dalam kasusnya. Sebab, ia yakin KPK tidak akan tebang pilih.

"Menurut saya, Pak Nov nggak perlu khawatir ya, karena apa pun kan dia masih Ketua DPR dan pasti dia diperlakukan adil," ucap Fahri.


Lebih lanjut ia menjelaskan Novanto telah dijadikan tersangka lebih dari satu bulan. Selama itu, KPK tidak memeriksanya, sehingga sekali lagi ia meminta KPK menunggu proses praperadilan terlebih dahulu.

"Ya ini juga perlu ada mindset yang diperbaiki juga di pihak kok bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Jangan karena ada opini publik orang ini harus diperkeras lalu KPK berubah. Ini yang saya bilang dari dulu KPK berpolitik," tutur Fahri.


Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut surat ke KPK yang berisi permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto bukan aspirasi DPR. Surat itu diteruskan atas permintaan Novanto.

"Itu kan aspirasi, bukan (dari) DPR, dari Pak Novanto sesuai dengan aturan UU yang berlaku saja," ujar Fadli, Rabu (14/9).
(lkw/jbr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed