DetikNews
Rabu 13 September 2017, 17:50 WIB

Diskusi di NasDem, KPK: Calon Kepala Daerah Harus Bebas Mahar

Samsdhuha Wildansyah - detikNews
Diskusi di NasDem, KPK: Calon Kepala Daerah Harus Bebas Mahar Diskusi KPK di NasDem (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - KPK menawarkan kerja sama sistem integritas untuk partai politik. Salah satu contohnya agar calon kepala daerah yang maju dalam pilkada bebas dari mahar.

"Bukan untuk diskusi saja, tapi untuk menawarkan kerja sama kepada partai politik di Indonesia untuk mulai membangun sistem integritas di partainya," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Di tempat yang sama, Ketua DPP NasDem Bidang Pendidikan Politik Kebudayaan Nining Indra Saleh menegaskan komitmen partainya terkait politik tanpa mahar. Dia juga menyebut sejak awal ada pembangunan karakter antikorupsi pada kader-kader NasDem.

"Implementasi antikorupsi kita lakukan, salah satunya dana daerah. Kemudian untuk pilkada kita tetap konsisten politik tanpa mahar," ucap Nining.

Menanggapi itu, Pahala menyebut pada Pilkada Serentak 2015 KPK melakukan survei terkait politik mahar itu. Menurutnya, politik mahar itu harus dihilangkan.

"Saya tertarik yang bebas mahar itu. Waktu Pilkada Serentak 2015 itu secara khusus kami melakukan survei dengan menghubungi calon-calon yang kalah. Waktu kita sebutkan ada harta Rp 300 juta dan maju jadi bupati dan biaya yang mahal, itu biaya saksi bukan kampanye," ujarnya.
(dhn/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed