DetikNews
Rabu 13 September 2017, 10:55 WIB

Minta Pemeriksaan Novanto Ditunda, Fadli Yakin Tak Langgar Aturan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Minta Pemeriksaan Novanto Ditunda, Fadli Yakin Tak Langgar Aturan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Foto: Andika/detikcom)
Jakarta - DPR mengirim sepucuk surat kepada KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat itu bersifat aspirasi.

"Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Fadli mengaku surat itu diteken dirinya langsung. Fadli menyebut tak ada peraturan hukum yang dilanggar terkait pengiriman surat tersebut.

"Sebagaimana halnya di masyarakat juga banyak permintaan semacam itu dan kalau dikirim itu tetap sesuai aturan dan UU yang berlaku. Sebagai permintaan meneruskan, istilahnya itu," terang Fadli.

"Ya, sesuai bidangnya aja," imbuh Fadli saat dikonfirmasi penandatanganan surat tersebut.

Fadli mengklaim seluruh pimpinan DPR mengetahui perihal surat permintaan penghentian penyidikan Novanto. Jika surat itu tak ditanggapi KPK, Fadli menyebut itu juga biasa.

"Terserah kepada proses aturan hukumnya, kan ada di KPK. Saya kira nggak ada masalah. Terserah KPK, lihat aturannya aja. Tapi aspirasi masyarakat puluhan lah surat seperti itu, sifatnya biasa," tutur Fadli.

Sebelumnya, Kepala Biro Pimpinan Kesekjenan DPR Hani Tahapari mendatangi Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, kemarin (12/9). Hani membawa surat dari DPR yang isinya meminta penundaan pemeriksaan.


Hani menyatakan surat tersebut berisi tentang bahan pertimbangan untuk menghormati proses sidang praperadilan yang pernah diajukan Komjen Budi Gunawan pada 2015. Saat itu Budi Gunawan tak diperiksa oleh penyidik KPK.

"Poin penting sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan pada bulan Januari 2015. Terkait penetapan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi. Saat itu semua pihak, termasuk KPK, mau menahan diri, mau menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan," ujar Hani di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).
(gbr/dkp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed