DetikNews
Minggu 10 September 2017, 07:35 WIB

Politikus PDIP Usul Bekukan KPK, ICW: Ada Apa?

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Politikus PDIP Usul Bekukan KPK, ICW: Ada Apa? Donal Fariz (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Jakarta - Politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang juga Anggota Pansus Hak Angket untuk KPK mengusulkan pembekuan KPK. Peneliti ICW Donal Fariz mempertanyakan tujuan yang melatarbelakangi sikap partai berlambang banteng ini.

"Ada apa dengan PDIP begitu ngotot membekukan KPK? Dan sejak awal gigih mendorong revisi UU KPK. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. PDIP partai berkuasa, tetapi kerja partainya sangat ngotot untuk mulai dari membatasi usia KPK, kewenangan penyadapan dahulu di draft revisi UU KPK, begitu," ungkap Donal Fariz saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/9/2017).

Walau hanya keluar dari mulut Henry Yoso, namun ICW menilai pernyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari status keanggotaan fraksi PDIP yang melekat padanya. Ditambah pula rekan satu fraksinya, Masinton yang seringkali menunjukkan sikap 'memusuhi' KPK.

"Dia sebagai orang PDIP tentu tidak bisa bicara sebagai personal. Tetapi kan bisa dianggap sebagai seorang PDIP. Karena itu kan sikap banyak kader PDIP. Seperti Henry Yoso, Masinton Pasaribu, sikap-sikapnya kan begitu seperti memusuhi KPK kan. Jadi sikap-sikap kader PDIP di DPR seakan memusuhi KPK," kata Donal.

Jika terus berlanjut, Donal menduga masyarakat akan 'menghukum' PDIP pada gelaran pemilihan presiden (pilpres) 2019. Seperti halnya elektabilitas Partai Demokrat yang anjlok akibat banyak kadernya terlibat kasus korupsi.

"Kami, ICW meyakini masyarakat akan menghukum PDIP di 2019 karena sejak awal gencar mendorong revisi UU KPK, kemudian juga sangat kuat mendorong pansus KPK, dan sekarang ini juga terlibat dengan wacana untuk membekukan KPK. Nah, ini pertanyaan besarnya 'Ada apa dengan PDIP?' dan sangat ngotot untuk berseberangan dengan kerja-kerja KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

"Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil," ujar Henry, Jumat (8/9).
(nif/bag)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed