DetikNews
Jumat 08 September 2017, 10:03 WIB

DPRD DKI Pertanyakan Kecilnya NJOP Pulau C dan D

Aryo Bhawono - detikNews
DPRD DKI Pertanyakan Kecilnya NJOP Pulau C dan D Zaki Alfarabi
FOKUS BERITA: Sidang Suap Reklamasi
Jakarta -

Spekulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi mulai mengemuka pasca keluarnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C dan D. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta disebut-sebut menentukan NJOP kedua pulau itu cuma sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi.

Nilai NJOP ini terungkap saat Kepala Badan Aset Daerah DKI Jakarta Achmad Firdaus, menerangkan soal tindak lanjut kerjasama pemerintah dengan pengembang pasca penyerahan HPL dan HGB pada 28 Agustus 2017).

"BPRD DKI Jakarta telah menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi," ucapnya. Saat dikonfirmasi ulang, Jumat (8/9/2017), Firdaus tak membantah. "Tapi soal perhitungannya seperti itu silahkan ditanya ke BPRD saja," ujarnya.

Pulau C memiliki lahan seluas 109 hektare (ha) dan Pulau D seluas 312 ha. Pemerintah DKI sudah menerima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) dari pengembang senilai Rp 400 miliar. Pengembang dimaksud adalah PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso menilai penetapan NJOP itu terlalu kecil. Ia membandingkan dengan NJOP kawasan reklamasi di DKI Jakarta seperti Ancol dan Pantai Indah Kapuk berada di kisaran Rp 15 - 20 juta. "Kami akan panggil nanti Kepala BPRD Edi Sumantri (kenapa) ini kecil sekali," kata Santoso saat dihubungi detikcom, Kamis (7/8/2017) malam.

Perbandingan NJOP pemukiman dan zona reklamasi di JakartaPerbandingan NJOP pemukiman dan zona reklamasi di Jakarta Foto: Zaki Alfarabi

Humas BPRD DKI Jakarta Tina yang dihubungi terpisah enggan memberikan konfirmasi soal nilai NJOP Pulau C dan D. Penjelasan tentang isu tersebut kata dia akan disampaikan langsung oleh Ketua BPRD Edi Sumantri. "Soal itu nanti saja yang menjawab pimpinan. Beliau masih menunaikan haji," ucapnya.

Peraturan Gubernur No. 260 Tahun 2016 Tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menyebutkan kewenangan penetapan nilai ini memang ada di tangan kepala BPRD. Penentuan NJOP ini, kata Santoso, merupakan masalah yang krusial dalam reklamasi. Seharusnya pemerintah DKI menganggap lahan reklamasi ini sebagai kawasan strategis sehingga NJOP setara atau lebih besar dari kawasan reklamasi lainnya.

Pada Mei 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan NJOP lahan pulau reklamasi akan dihitung berdasarkan NJOP kawasan terdekat. Pulau C dan D akan mengikuti NJOP kawasan Pantai Indah Kapuk.

"NJOP pulau reklamasi itu sama dengan NJOP Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol. Kenapa? Karena dianggap masih satu zonasi," kata Ahok kala itu.




(jat/jat)
FOKUS BERITA: Sidang Suap Reklamasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed