DetikNews
Senin 21 Agustus 2017, 16:14 WIB

Kasus Korupsi Alkes, Marisi Matondang Dituntut 4 Tahun Bui

Aditya Mardiastuti - detikNews
Kasus Korupsi Alkes, Marisi Matondang Dituntut 4 Tahun Bui Marisi Matondang (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Direktur PT Mahkota Negara (MN) Marisi Matondang dituntut penjara 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Jaksa menyebut Marisi terbukti melakukan korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) tahun 2009.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama," kata jaksa KPK Ronald Worontikan di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Jaksa menyebut Marisi telah terbukti melakukan korupsi Rp 5,4 miliar dan memperkaya orang lain. Akibat perbuatannya, Marisi telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 7 miliar.

"Terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya korporasi PT Mahkota Negara sejumlah Rp 5.499.901.267, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 7.000.285.134," sambung Ronald.

PT MN tergabung dalam Permai Group atau Anugerah Group, yang dimiliki Nazaruddin. Kasus ini bermula saat pertemuan pada Januari 2009, ketika Nazaruddin menyampaikan sedang mengupayakan anggaran dari Kementerian Pendidikan, yang di antaranya untuk Unud Bali.

Guna menindaklanjuti pertemuan itu, anak buah Nazaruddin, yakni Mindo Rosalina dan Clara Maureen, bertemu dengan PPK Made Meregawa dan Pembantu Rektor II Unud I Dewa Putu Sudjana. Kemudian disepakati Permai Group-lah yang akan melaksanakan proyek pengadaan alkes di Unud.

Pada Mei 2009, terbit DIPA APBN 2009 dengan pagu anggaran Rp 18.523.589.000, yang di antaranya untuk pengadaan alkes.

Jaksa menjelaskan, Marisi turut serta melakukan pengaturan dan rekayasa dalam pengadaan alkes dengan tujuan PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang. Cara-cara rekayasa antara lain mencari dan mengusulkan perusahaan-perusahaan pendamping lelang dan merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga (SPH).

"Mempengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara dengan spesifikasi barang/alkes yang mengarah pada merek atau produk perusahaan tertentu sesuai keinginan PT Mahkota Negara," ujar Ronald.

Jaksa juga menjelaskan telah menyita uang tunai sebesar Rp 5.584.799.299,88 dari Muhamad Nazaruddin terkait dengan kasus TPPU. Uang itu ada di rekening bank atas nama PT Mahkota Negar. Jaksa menyebut kerugian negara yang timbul akibat kasus ini telah terkompensasi dari rekening tersebut.

Jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa ialah tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, tidak mendapatkan keuntungan dalam proyek pengadaan alkes RS PKPIP Unud tahun anggaran 2009, kerugian negara telah dikembalikan, dan terdakwa memberikan keterangan yang sangat signifikan sebagai justice collaborator.

"Terdakwa bukan merupakan pelaku utama karena Marisi melakukan hal tersebut atas arahan Muhamad Nazaruddin selaku pemilik Permai Group dan PT Mahkota Negara yang berperan sebagai otak yang menerima keuntungan perkara ini," kata Ronald.

"Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan baik di depan persidangan maupun sebagai saksi dalam penyidikan perkara pengadaan lainnya yang dilakukan oleh Permai Group milik Muhammad Nazaruddin, baik yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, maupun Polri, termasuk perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin, yang mana keterangan terdakwa tersebut telah mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif serta mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar," sambungnya.

Atas perbuatannya, jaksa menyatakan Marisi terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(ams/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed