detikNews
Rabu 16 Agustus 2017, 13:25 WIB

Kritik Pidato Jokowi soal Ekonomi, Fadli Zon: Di Kenyataan Beda

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Kritik Pidato Jokowi soal Ekonomi, Fadli Zon: Di Kenyataan Beda Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pidato yang disampaikan Jokowi sangat normatif.

"Saya kira secara umum normatif. Pidato hanya membahas kinerja dari berbagai lembaga negara," kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).



Politikus Gerindra itu memuji pidato Jokowi yang mengimbau persatuan. Tapi Fadli mengkritik pidato mengenai ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan realitas lapangan.

"Pidato itu bagus membicarakan persatuan, tapi ekonomi bilang semua positif. Tapi di masyarakat kita harus memeriksa kenyataan di masyarakat," ucapnya.


Fadli mengatakan naiknya tarif dasar listrik sangat memberatkan masyarakat. Dia menuding Jokowi mendapat informasi yang salah mengenai angka pertumbuhan ekonomi.

"Di masyarakat menderita dan susah, Presiden harus memeriksa kenyataan di masyarakat. Jangan angka saja. Saya itu ke bawah berbeda. Harga listrik naik, dan daya beli kurang," tukas Fadli.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, Presiden Jokowi memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Indonesia pun dapat mengelola inflasi pada level rendah, terutama ketika periode Lebaran.

Atas pencapaian itu, pemerintah mampu mendorong kemiskinan lebih rendah menekan ketimpangan dan mengurangi angka pengangguran. Tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.


Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017 atau turun dibanding angka pada September 2014, yaitu 0,414.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemerintah bergerak lebih maju lagi pada tahun ketiga kepemimpinannya dengan fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

"Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok Tanah Air, bisa merasakan manfaat dari pembangunan."

"Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata," ujar Jokowi.
(fdu/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com