DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 21:37 WIB

SMPN 3 Genteng Tolak Siswa, Menteri Anak: Itu Melanggar UUD 1945

Ray Jordan - detikNews
SMPN 3 Genteng Tolak Siswa, Menteri Anak: Itu Melanggar UUD 1945 Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak siswi yang sempat ditolak SMPN 3 Genteng, Yenima Swandina Alfa nge-vlog setelah sarapan di kantornya. (Ardian Fanani/detikcom)
Jakarta - Yenima Swandina Alfa sempat mendapatkan penolakan masuk ke SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise menyayangkan kejadian itu.

Yohana menegaskan, di dalam UUD 1945 sudah jelas diatur bahwa negara menjamin semua warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

"Memang, kalau dilihat, itu UUD 1945 kan menjamin semua WNI, baik perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak dilindungi hak-hak mereka. Dan kalau sampai peristiwa ini terjadi, berarti sudah melanggar UUD 1945. Setiap anak itu punya hak untuk bersekolah, di mana saja dia berada tanpa diskriminasi," ujar Yohana saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).


Yohana mengatakan Presiden Jokowi juga telah menegaskan agar pemerintah memperhatikan setiap warga negara yang ingin bersekolah. Tidak boleh ada diskriminasi.

"Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Bapak Presiden bahwa setiap anak harus diperhatikan, mempunyai hak yang sama, tanpa diskriminasi. Berhak bersekolah, bermain, berkreasi, dan (negara) memenuhi tumbuh-kembang mereka dan harus melindungi mereka dari kekerasan," katanya.

Dia pun mengatakan akan mengecek ke SMPN 3 Genteng terkait persoalan ini.

"Ya, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. SMP Negeri Banyuwangi, ya? Itu nanti saya cek. Biasanya sudah ada laporan ke Kementerian, sih. Saya akan coba telepon bupatinya," katanya.


Terkait dengan adanya penolakan siswa yang ingin bersekolah, Yohana mengaku banyak mendapat laporan. Baru-baru ini sudah ada 15 laporan yang dia terima dengan beragam persoalan.

"Yang sudah saya terima sudah sampai 15 (laporan), banyak. Di seluruh Indonesia. Dari (sekolah) negeri, masuk ke swasta. Ada yang pindah, lalu ditolak," katanya.

Yohana mengatakan penolakan yang belakangan marak terjadi tak terlepas dari isu yang berkembang di masyarakat. "Baru-baru saja muncul di tahun-tahun ini. Setelah muncul isu-isu radikalisme, muncul laporan itu," katanya.
(jor/jbr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed