detikNews
Rabu 07 Juni 2017, 19:25 WIB

Hadapi Perkembangan Teknologi, RUU Penyiaran Harus Visioner

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Hadapi Perkembangan Teknologi, RUU Penyiaran Harus Visioner Foto: Diskusi yang diadakan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) (Vino-detikcom)
Jakarta - Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut adanya penyesuaian dalam industri penyiaran. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah Indonesia dinilai perlu membuat rencana strategis penyiaran nasional.

"Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran, Indonesia perlu membuat rencana strategis penyiaran nasional," ungkap Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK, saat menggelar acara diskusi di Cafe The Hook, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).

Ishadi menerangkan setidaknya ada beberapa hal yang perlu dimuat dalam rencana strategis penyiaran tersebut, di antaranya mengatur ketersediaan spektrum frekuensi di era digital, proses migrasi digital termasuk tanggal 'analog switch off (ASO), antisipasi pengembangan dan teknologi penyiaran masa depan.

"Rencana strategis setidaknya mengatur tentang ketersediaan spektrum frekuensi di era digital, proses migrasi digital termasuk tanggal 'analog switch off (ASO), antisipasi pengembangan dan teknologi penyiaran masa depan, studi keekonomian dalam rangka menciptakan industri penyiaran yang sehat (sustainable), serta pemenuhan dan pemerataan informasi kepada masyarakat," terangnya.

Selain itu, Ishadi juga menilai perlu adanya suatu wadah untuk menyerap aspirasi industri penyiaran dari berbagai organisasi media penyiaran radio dan televisi. Wadah ini diharapkan dapat menguatkan peran industri penyiaran dalam penyusunan kebijakan.

"Sinergitas dan optimalisasi peran serta industri penyiaran dalam penyusunan kebijakan penyiaran dan perizinan sangat diperlukan," katanya.

Ishadi menyebutkan beberapa poin di atas dalam rangka menyoroti Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran yang akan dibawa dan disahkan ke rapat paripurna DPR. Apabila disahkan RUU Penyiaran ini akan menggantikan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan menjadi landasan utama dari pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital dimana berdasarkan konsensus yang diterima oleh mayoritas negara-negara batas akhir penggunaan frekuensi analog di region I dan wilayah perbatasan negara adalah 15 Juni 2020.

Ishadi lantas mengemukakan sejumlah isu krusial yang perlu disepakati dalam RUU Penyiaran, yaitu:

"Rencana strategis dan blue print digital, pembentukan wadah dan keterlibatan asosiasi media penyiaran Indonesia dalam proses penetapan kebijakan penyiaran digital termasuk pembentukan Badan Migrasi Digital yang bersifat ad hoc, penerapan sistem hybrid dalam penyelenggaraan penyiaran multiplek sebagai bentuk nyata demokratisasi penyiaran," tuturnya.

"Durasi iklan komersial dan iklan layanan masyarakat, pembatasan tayangan iklan rokok, siaran lokal dan proses pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)," sambungnya.

Terakhir, Ishadi juga mengatakan RUU Penyiaran haruslah visioner. Artinya aturan tentang penyiaran itu harus bisa mempertimbangkan industri penyiaran dan juga mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat.

"RUU Penyiaran haruslah visioner, harus mempertimbangkan kondisi industri televisi exiting dan sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan dapat memenuhi keinginan masyarakat akan kebutuhan konten penyiaran yang baik dan berkualitas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran (MPPI) perancang awal RUU Penyiaran 1999-2002, Sabam Leo Batubara, menuturkan komunitas pro-demokrasi dan aktivis pers harus diikutsertakan dalam pembahasan RUU Penyiaran. Hal ini untuk menghindari adanya paradigma otoriter dalam peraturan tersebut.

"Salah satu prinsip konsep clean and good governance adalah "public participation in national policy making". Jika DPR tidak melibatkan pers dalam pembahasan RUU Penyiaran dapat dipastikan UU Penyiaran tersebut menjadi UU Penyiaran berparadigma otoriter," tuturnya.


(knv/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com