DetikNews
Jumat 19 Mei 2017, 22:14 WIB

Jaksa Agung: Perppu atau Keppres Bisa Jadi Opsi Pembubaran HTI

Ferdinan - detikNews
Jaksa Agung: Perppu atau Keppres Bisa Jadi Opsi Pembubaran HTI Jaksa Agung M Prasetyo/Foto: Grandyos Zafna-detikcom
Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menyebut perppu atau keppres menjadi opsi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selain menempuh jalur hukum lewat pengadilan. Namun kedua opsi tersebut masih dalam kajian.

"Ada pemikiran dari beberapa pihak, dari pakar hukum tata negara juga sempat menyampaikan, mungkin akan lebih baik ditempuh dengan mengeluarkan keppres. Semuanya masih dikaji. Tapi ada juga kemungkinan ditempuh dengan melalui dibuatnya perppu, tapi saya sendiri belum menyimpulkan nanti opsi mana yang akan diambil," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (19/5/2017).

Opsi di luar jalur pengadilan ini menurut Prasetyo bisa diambil dengan dasar kondisi 'darurat' atau pun karena tidak memadainya UU mengenai aturan pembubaran ormas.

"Dasarnya itu keadaan darurat, kemudian belum ada peraturan yang mengaturnya, atau kalau pun ada, UU-nya tidak memadai. Itu alasan utama untuk presiden bisa menerbitkan perppu," sambungnya.

Sedangkan bila melalui jalur pengadilan, maka prosesnya menurut Prasetyo akan memakan waktu lama. Prasetyo mengutip Pasal 61 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang mengatur sanksi administratif terhadap ormas. Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

"Dalam ketentuan yang ada di UU itu bukan hanya lebih lama mungkin kendalanya akan banyak karena harus ada tahapan-tahapan. Tahapan peringatan tertulis 3 kali, setelah itu tahapan berikutnya menghentikan bantuan dana hibah, kemudian menghentikan kegiatan, kemudian mencabut izin sebagai badan hukum, terakhir peradilan," papar Prasetyo.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Menko Wiranto soal Rencana Bubarkan HTI

Kajian atas opsi-opsi yang muncul akan dibahas lintas sektoral termsuk dengan Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkum HAM, BIN, Kejaksaan Agung, di bawah koordinasi Menko Polhukam. Keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI dengan cara yang saat ini dikaji dilakukan karena HTI dianggap mengancam keutuhan NKRI.

"Ada gagasan untuk mengganti Pancasila, di mana HTI menganut khilafah," sebutnya.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto menyinggung panjangnya proses untuk membubarkan HTI bila merujuk UU Ormas.

"Keputusan pemerintah membubarkan HTI bukan keputusan tiba-tiba, merupakan suatu prosesi yang cukup panjang dan detail. Pemerintah tidak grusah grusuh untuk ambil keputusan tersebut. Ada banyak hal yang kita sayangkan, banyak UU keormasan yang banyak mengandung kelemahan, banyak mengandung ruang kosong yang tidak bisa cegah masuknya radikalisme," kata Wiranto, di Kemenristek Dikti, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Baca juga: Wiranto Cerita Cara Pembubaran Ormas: Berbelit Bila Ingin Sesuai UU

Sedangkan HTI menolak dengan keras rencana pembubarannya oleh pemerintah. HTI menilai pihaknya memiliki hak konstitusional dalam melakukan kegiatan berbentuk dakwah Islam.

"Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan, satu, menolak keras rencana pembubaran tersebut, karena langkah itu kami nilai tidak memiliki dasar sama sekali," kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto di kantor DPP HTI, Selasa (9/5).

Baca juga: Sebagai Ormas Berbadan Hukum, HTI Menolak Dibubarkan

Ismail menyebut HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014. Untuk itu, pihaknya memiliki hak konstitusional dalam melakukan kegiatan dakwah Islam yang dibutuhkan bangsa Indonesia.


(fdn/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed