DetikNews
Jumat 19 Mei 2017, 16:34 WIB

Pimpinan DPR Minta Analisis Baleg soal Pembentukan Pansus Angket KPK

Elza Astari Retaduari - detikNews
Pimpinan DPR Minta Analisis Baleg soal Pembentukan Pansus Angket KPK Taufik Kurniawan (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Persoalan perguliran hak angket KPK kini meluas pada syarat pembentukan panitia khusus (pansus). Pimpinan DPR pun melibatkan Badan Legislasi (Baleg) untuk menganalisis maksud syarat pembentukan pansus angket itu.

"Kemarin saya katakan di tatib memang seperti itu, tapi kan kita belum membedah bagaimana yang di UU MD3. Maka kita akan libatkan Baleg. Yang dimaksud kriteria semua unsur fraksi itu seperti apa. Redaksional atau letterlek (harafiah) seperti itu," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Taufik menyebut soal pembentukan pansus hak angket diatur dalam Tata Tertib DPR. Meski begitu, aturan pansus ini juga dijelaskan dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sebenarnya pada dua payung hukum aturan ini, kriteria pembentukan pansus hampir sama. Keduanya mengatur bahwa pansus hak angket bisa terbentuk saat memenuhi keanggotaan dari semua unsur fraksi di DPR.

Adapun aturan terkait dengan pansus hak angket pada Tatib DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 171
(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sedangkan bunyi aturan tentang pembentukan pansus angket KPK pada UU MD3 tertulis di Pasal 201, yang isinya sebagai berikut:

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Frasa 'semua unsur fraksi' itulah yang kini menjadi sorotan. Sebab, dari 10 fraksi yang ada di DPR, sikap fraksi kini terbelah. Awalnya ada 6 fraksi yang tegas menyatakan menolak hak angket, lalu berencana tidak mengirimkan wakil di pansus sebagai bentuk penolakan dan agar pansus tidak terbentuk sehingga dengan sendirinya hak angket KPK akan batal.

Namun kini sejumlah fraksi yang menolak mulai berbalik arah. Baru PKS yang secara resmi telah menyatakan sikap soal pansus ini dengan menyatakan secara terbuka dalam rapat paripurna tidak akan mengirimkan wakil. Fraksi Gerindra menyatakan tetap menolak angket, hanya akan mengirim wakil dengan tujuan mengawal.

Kemudian Fraksi PPP yang sebelumnya sudah mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini mengaku masih mempertimbangkan dan berada di posisi netral. Setidaknya tinggal 3 fraksi yang masih konsisten tidak akan mengirim wakil, yakni PKB, Demokrat, dan PAN, walau belum menyampaikan secara resmi.

Apabila kata 'seluruh' ini berarti 10 fraksi di DPR, dengan demikian pansus angket KPK tidak bisa terbentuk. Sebab, Fraksi PKS sudah secara resmi menyatakan tidak akan mengirimkan wakil dalam pansus hak angket KPK.

"Makanya kita minta analisa, masukan analisa hukumnya seperti apa. Itu sekarang mainstrem-nya bukan pada posisi perlu-tidaknya hak angket," tutur Taufik.

"Maka kita akan minta Baleg untuk menganalisis mana dan bagaimana dan bukan hanya untuk kepentingan politik di hak angket tok, supaya tidak ada kesalahan pasal dan keputusan hak angket yang sangat penting itu," ucap politikus PAN itu.

Meski begitu, Taufik memastikan bukan berarti pimpinan menyerahkan masalah hak angket KPK kepada Baleg. Pimpinan hanya meminta pertimbangan kepada Baleg sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang memiliki fungsi merumuskan undang-undang.

"Bukan diserahkan ke Baleg, tapi meminta salah satu untuk konsultasi, ahli tafsir, atau apa yang sifatnya memang pihak berkompeten dalam hal AKD. Legal drafter atau apa, kan temen-temen sudah berpengalaman," tutur Taufik.

Dalam rapat pengganti badan musyawarah pada Kamis (18/5) kemarin, diputuskan akan kembali digelar rapat soal hak angket. Sebab, belum semua fraksi menyampaikan sikap resmi mereka.

"Kita harapkan sudah ada kemajuan di fraksi-fraksi, berapa fraksi yang sudah mengajukan lagi atau masih tetap, tetapi tentunya pasti kita sudah secara tahapan untuk minta masukan dari Baleg," ujarnya.

Perminta konsultasi kepada Baleg ini bertujuan agar ada unsur independensi dari pimpinan DPR. Sebab, pimpinan secara pribadi pun memiliki posisi sendiri-sendiri sebagai bagian dari fraksi masing-masing.

"Hasil akhir di bamus dan pasca-melibatkan masukan dari baleg. Kalau antar saya, Fahri atau Pak Agus, nanti kan posisi kan masing-masing, kan nggak fair. Maka biarlah nanti lebih soft ke baleg dulu," tutur Taufik.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed