DetikNews
Kamis 12 Jan 2017, 02:46 WIB

Soal Penempelan Stiker Agus-Sylvi, Panwaslu Jakbar: Tak Masalah

Arief Ikhsanudin - detikNews
Soal Penempelan Stiker Agus-Sylvi, Panwaslu Jakbar: Tak Masalah Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi (Arief Ikhsanuddin/detikcom)
Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran pada penempelan stiker pasangan gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk. Pemasangan itu dilakukan oleh ketua RT10/RT04 Sukabumi Selatan.

Ketua RT10/04 Hafiz, mengakui hal tersebut untuk kepentingan kampanye Agus di Sukabumi Selatan, Kamis (5/1). Dia mengaku mendapat stiker dati Tim Agus-Sylviana.

"Betul, kalau stiker Agus saya yang memasang di seluruh rute kunjungan. Karena saya nggak ada waktu, saya pasang subuh," kata Hafiz kepada wartawan di kantor Panwaslu Jakarta Barat, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (11/1/2017).

Soal Penempelan Stiker Agus-Sylvi di Ke, Panwaslu: Tak MasalahFoto: Cici Marlina Rahayu/detikcom


Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi menilai hal tersebut bukan pelanggaran. Hal tersebut disimpulkan setelah bertemu dengan Hafiz, Panwaslu tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Jadi penempelan tidak menjadi masalah. Yang dilarang itu di tempat pendidikan, tempat ibadah, di pohon, taman, atau jalan protokol," kata Puadi di kantornya.

Puadi menjelaskan, hal tersebut tidak melanggar karena tidak ada masyarakat yang keberatan. Ketua RT pun, bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali ada masyarakat yang keberatan.

"Kalau ada keberatan, kesannya pemaksaan dan digiring ke arah nomor satu. Kalau kata Pak RT tidak ada yang keberatan," ujar Puadi.

(Baca juga: Soal Pemasangan Stiker Cagub DKI, KPU: Kalau Tak Suka Tolak Saja)

Kata dia tak ada keberatan pula dari lurah setempat. Namun jika masyarakat merasa keberatan dengan penempelan stiker di rumahnya, bisa mengadu ke Panwaslu. Panwaslu akan memproses aduan tersebut.

"Kalaupun tidak ada pidana (pemilu), kan jadi pelanggaran administrasi. Nanti diteruskan ke KPU. Nanti sanksinya apa, ke KPU. Ketika ada indikasi kasus kan bisa pidana, bisa administrasi, dan kode etik," kata Puadi.
(aik/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed