DetikNews
Jumat 07 Oktober 2016, 17:06 WIB

Indonesia Terpilih Jadi Anggota Badan Pos PBB

Nur Khafifah - detikNews
Indonesia Terpilih Jadi Anggota Badan Pos PBB Foto ilustrasi: Carl Court/Getty Images
Jakarta - Indonesia terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) Universal Postal Union (UPU), dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Kongres UPU ke-26 di Istanbul, Turki. Indonesia memperoleh suara terbanyak ke-6 dari 10 negara Kelompok IV dari kawasan Asia Selatan dan Oceania, yaitu Jepang, RRT, Malaysia, Australia, Korsel, Indonesia, Uni Arab Emirates, Vietnam, Iran, dan Pakistan.

UPU ditetapkan sebagai badan khusus PBB yang menangani bidang pos sejak 1 Juli 1948. UPU merupakan forum utama bertemunya para negara anggota dan penyelenggara layanan pos seluruh dunia. Mereka merumuskan dan menetapkan peraturan pos internasional seperti administrasi pos, operasional/tata laksana pos internasional, serta produk dan jasa layanan pos. UPU juga menyediakan asistensi teknis kepada negara anggotanya dalam mengembangkan sektor pos. UPU berkantor pusat di Bern, Swiss dan beranggotakan 192 negara.

UPU memiliki dua dewan utama yaitu Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC). CA merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan strategic plan dan fungsi-fungsi dalam UPU, yang mencakup urusan regulasi, administrasi, legislasi dan aspek-aspek legal.

Indonesia telah 8 kali menjadi anggota CA pada tahun 1952-1957, 1957-1964, 1969-1974, 1974-1979, 1989-1994, 1994-1999, 2004-2008, dan 2008-2012. Sedangkan POC merupakan dewan yang menangani urusan teknis maupun operasional layanan pos. Di POC, Indonesia menjadi anggota aktif selama kurun waktu 1957-1999 dan 2008-2012.

Ketua Delegasi Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, terpilihnya kembali Indonesia di CA-UPU untuk periode 2017-2020 merupakan bukti kepercayaan dunia internasional atas peran aktif Indonesia selama ini dan ke depan dalam perkembangan layanan pos global. Keanggotaan Indonesia di CA-UPU mendorong peningkatan pembangunan konektivitas setiap daerah di Indonesia melalui layanan pos.

"Selain itu juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam menentukan arah dan rencana strategis perkembangan pos global ke depan, terutama dalam masa transisi menuju layanan pos yang lebih terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)," ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (7/10/2016).

Indonesia berkontribusi memperjuangkan reformasi organisasi menuju UPU yang lebih efisien, efektif, dan tanggap atas dinamika perposan dunia yang berkembang pesat berkolaborasi dengan ICT. Keanggotaan Indonesia terakhir kali di CA adalah di tahun 2012. Karena sesuai aturan UPU, negara yang telah menjabat dua periode keanggotaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode 4 tahun berikutnya.

Kongres UPU ke-26 berlangsung pada 20 September-7 Oktober 2016. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, didampingi perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, PT Pos Indonesia, KBRI Ankara dan KJRI Istanbul.

Selain memilih anggota CA-UPU, Kongres ke-26 UPU juga memilih 40 anggota POC-UPU periode 2017-2020, Direktur Jenderal, dan Deputi Direktur Jenderal UPU periode 2017-2020. Petahana Dirjen Bishar Abdirahman Hussein (Kenya) dan petahana Deputi Dirjen Pascal Clivaz (Swiss) secara konsensus terpilih kembali untuk menjalankan mandat empat tahun keduanya.
(khf/bal)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed