DetikNews
Kamis 04 Agustus 2016, 08:59 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Jabbar Ramdhani - detikNews
Indeks Demokrasi Indonesia Menurun Foto: Jabbar Ramdhani
Jakarta - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah salah satu indikator yang dibuat untuk melihat iklim demokrasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis IDI di tahun 2015. Hasilnya: menurun.

Terjadi penurunan dibandingkan dengan IDI pada tahun 2014 seperti yang diucapkan oleh Kepala BPS, Suryamin.

"IDI level nasional 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 73,04," ujar Suryamin di kantornya, Jl. Dr. Sutomo, Sawah Besar Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Indikator tersebut menunjukkan tingkat demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori sedang. Penurunan IDI di 2015 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Pertama ialah turunnya kebebasan sipil sebanyak 2,32 poin dari 82,62 jadi 80,30. Kedua ialah naiknya hak-hak politik sebesar 6,91 poin dari 63,72 jadi 70,63. Ketiga ialah turunnya lembaga-lembaga demokrasi sebesar 8,94 poin.

Turunnya indikator kebebasan sipil dikarenakan menurunnya kebebasan berpendapat. Masih ada ancaman atau penggunaan kekerasan baik dari aparat maupun dari masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Di lokasi yang sama ada Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah yang mengatakan diperlukannya perhatian pemerintah pada aspek kebebasan sipil ini.

"Pada poin kebebasan keyakinan, pemerintah juga harus memberikan perhatian. Walaupun masuk kategori bagus (80,50), tapi turun penurunan ini harus segera ditangani," kata Sairi.

Dari statistik yang dikeluarkan, yang juga patut menjadi perhatian adalah adanya penurunan pada aspek peran partai politik dari 61,76 jadi 59,09. Selain itu juga menurunnya peran birokrasi pemerintah daerah yang mengalami penurunan paling drastis dari 99,38 menjadi 53,11.

Sairi melihat hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang tidak dilakukan dengan baik oleh DPRD. Inisiatif DPRD dalam membuat perda dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif masih dirasa kurang. Sehingga kedua nilai ini masuk ke dalam kategori buruk yaitu secara berturut-turut 16,31 dan 14,29.

"Kita masih lihat celah-celah yang sangat signifikan. Demo dengan kekerasan masih rendah, harus ditekan agar lebih beradab. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan. Indeks demokrasi, peran DPRD, perda inisiatif DPRD masih rendah, peran anggaran agar pendidikan dan kesehatan harus baik," ujar Sairi.

Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), focus group diacussion dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Indikator IDI ada sebanyak 28 poin.
(faj/faj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed