.webp)
Nila menyebut, ketersediaan vaksin wajib dari pemerintah mencukupi. Namun sejumlah rumah sakit memang ada yang membeli vaksin wajib dari luar negeri (impor) dan bukan dari PT Biofarma sebagai penyedia vaksin untuk pemerintah.
"Tidak ada kelangkaan, sekali lagi saya tegaskan pemerintah mempunyai namanya program imunisasi utk masyarakat, wajib imunisasi. Itu penyediaan vaksinya dari PT Biofarma, jadi berapa yang kita butuhkan masih 120 juta file, ini akan disediakan oleh Biofarma," ujar Nila.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mesen beli ke Biofarma dan disediakan. Dan nanti itu imunisasi wajib itu akan kita berikan kepada fasilitas kesehatan untuk Pemerintah. Yang swasta, bisa membeli vaksin yang berasal dari Biofarma. Tapi swasta bisa juga membeli vaksin yang impor," jelasnya.
Dengan rumah sakit swasta membeli vaksin impor, bukan berarti ketersedian Biofarma kurang. Sebab Biofarma menyediakan stok vaksin sesuai dengan pesanan. Vaksin impor ini memang memiliki keunggulan namun harganya sangat mahal. Yakni badan anak tidak menjadi panas, seperti jika anak mendapat vaksin milik pemerintah. Namun vaksin impor inilah yang akhirnya dipalsukan oleh para pelaku.
"Nah ini, saya ulang saya lagi, yang impor ini (yang dipalsukan). Jadi sebenarnya yang swasta juga bisa beli yang punya pemerintah, tapi dia juga boleh membeli yang impor. Nah yang impor ini bisa asli dipakai, tapi bisa nah ini yang kejadian ini ada yang dipalsukan," terang Nila.
"Kelangkaannya yang impor itu, sekali lagi saya mengatakan, dari yang Pemerintah itu didukung tetapi ada RS mau memakai yang impor. Yang impor ini yang dari principal importnya nggak masuk," imbuh dia.
Nila juga membantah bahwa pihak Biofarma kekurangan stok sehingga menyebabkan rumah sakit memesan vaksin impor. Biofarma akan memberikan vaksin sesuai jumlah pesanan.
"Tidak ada, tidak benar. Buktinya sampai sekarang kita mampu berikan. Tidak, bukan ekspor. Misalnya saya pesan 100, kemudian ekspor 100 juga. Dia bikin 200 dong. Tergantung pesanannya. Kalau saya jual kue tidak ada yang pesan, ya saya nggak mau bikin dong," beber Nila.
"Misalnya tadi 120 juta sisanya, dia juga tau kalau misalnya pesanan delay, dia bikin dong. Masa dia kurang-kurangi," sambungnya.
Dalam penanganan kasus vaksin palsu ini, pemerintah sudah menggelar vaksinasi atau imunisasi ulang bagi korban vaksin palsu. Ada empat lokasi awal yang pada Senin (18/7) dijadikan tempat vaksinasi ulang, yaitu RSU Ciracas, Puskesmas Ciracas (Jakarta), RS Harapan Bunda (Jaktim) dan RS Sayang Bunda (Bekasi). Presiden Joko Widodo dan Menkes Nila bahkan meninjau langsung vaksin ulang di Puskesmas Ciracas.
Nila pun menjamin vaksin untuk program imunisasi ulang tersebut stoknya masih aman. Pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya penambahan ketersedian stok vaksin sehingga disebutnya tidak akan kurang.
"Aman, aman. Kalau nggak salah dengar masih ada 120 juta file. Ini kan kita masih terus cari. Karena kita ini kan terus nanti, jadi bisa, aman," tegas Nila.
Menkes bersama Komisi IX malam ini membahas soal anggaran terkait program-program pemerintah, termasuk soal vaksin. Untuk 2016, DPR menganggarkan Rp 1,2 T untuk program vaksin wajib pemerintah.
"Itu baru rancangan, jadi apa yang kita rancang dari Kemenkes didengar oleh DPR nanti mereka berikan masukan," tuturnya.
Anggaran vaksin untuk tahun depan yang diajukan Kemenkes untuk vaksin disebut Nila mengalami penambahan. Namun itu menurutnya bukan karena adanya kelangkaan.
"Tadi vaksin nambah kayaknya. Kita belum sampai detil sih, jumlahnya nanti kita sesuaikan. Tadi juga belum (dibahas), ada peningkatan," kata Nila.
Sementara itu, terkait kajian terhadap vaksin palsu, itu dikatakannya dilakukan oleh BPOM. Nila memastikan vaksin palsu tidak berbahaya bagi tubuh namun bukan berarti aman sebab berpengaruh pada kekebalan anak. Artinya anak tidak mendapat kekebalan terhadap penyakit seperti jika ia mendapat vaksin asli.
"Kajian uji lab oleh Badan POM. (Vaksin palsu) Bukan aman sih, yang penting anak itu tidak mendapat kebebalan tubuh," tutup Nila.
(ear/Hbb)
