DetikNews
Selasa 21 Juni 2016, 19:20 WIB

Jimly: Pemda Bisa Gugat ke MA Jika Tak Terima Perdanya Dihapus

Jurig Lembur - detikNews
Jimly: Pemda Bisa Gugat ke MA Jika Tak Terima Perdanya Dihapus Jimly Assidique (Foto: Ari Saputra/detikFoto)
Jakarta - Pemerintah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah karena dianggap menghambat investasi dan bertentangan dengan UU. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assyiddiqie mengatakan pemda bisa ajukan gugatan jika tak terima perdanya dihapus.

"Seandainya pemeritah daerah tidak puas dengan pembatalan yang dilakukan pemerintah pusat, pada mereka diberi upaya hukum," ucap Jimly usai diskusi tentang perda di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Jimly mengatakan ketentuan itu diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU itu tidak eksplisit menyebut pemda bisa ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), namun dalam ketentuannya sebelumnya diatur.

Kemudian pasal 24 UUD memberi kekuasaan ke pengadilan untuk menilai apakah suatu norma hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perda dengan ketentuan di atasnya.

Namun sebelum ke MA, Jimly menyarankan pemerintah daerah bisa ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lebih dulu. "Jadi pemerintah daerah yang ada sekarang yang tidak puas dengan pembatalan bisa mengajukan pengadilan PTUN," ujar Jimly.

"Karena keputusan pembatalan perda itu adalah produk keputusan administrasi, jadi bisa mengajukan ke pengadilan PTUN untuk membuktikan bahwa perda mereka tidak bertentangan dengan UU kalau bisa di buktikan," lanjut Ketua DKPP itu.

"Maka bisa saja menjelis PTUN membatalkan pencabutan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri itu," tambahnya lagi.

Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono saat dikonfirmasi membenarkan Pemda yang tidak puas bisa mengajukan gugatan ke PTUN atau MA. Namun Soni menyarankan untuk dibicarakan dulu sebelum ajukan gugatan.

(Baca juga: Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah)

"Silakan menggugat di MA, tapi sebaiknya dilihat dulu. Misal kalau kabupaten atau kota bisa nyatakan keberatan ke gubernur, Kemendagri boleh. Silakan saja sebelum ke MA toh itu masih terbuka, mekanismenya seperti itu," ucap Soni di tempat sama usai acara.

"PTUN (bisa ajukan gugatan) keputusannya. Tapi kalau enggak puas lebih lanjut kan ke MA, mau langsung MA juga boleh kalau diterima," imbuhnya.
(miq/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed