detikNews
Rabu 08 Juni 2016, 17:59 WIB

PPATK Dalami Rekening Nurhadi, Istri Nurhadi dan Panitera PN Jakpus

Indah Mutiara Kami - detikNews
PPATK Dalami Rekening Nurhadi, Istri Nurhadi dan Panitera PN Jakpus Nurhadi (ari/detikcom)
Jakarta - KPK menggandeng PPPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan Sekretaris MA Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida. PPATK sebelumnya juga sudah pernah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) rekening istri Nurhadi ke Kejagung.

"Memang betul 2010 pernah kita kirim ke Kejaksaan Agung. Kemudian 2016 ada permintaan dari KPK. KPK meminta kita berkenaan dengan kasus Edy Nasution. Mengenai isinya, tidak etis dibicarakan ke media," kata Ketua PPATK M Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

LHA rekening diserahkan ke penegak hukum karena ada transaksi mencurigakan. Tetapi, Yusuf tidak mau merincinya.

"Salah satu alasan kita kirim ke penegak hukum memang ada transaksi mencurigakan di 2010. Kemudian untuk tindak lanjut sampai sekarang kita belum terima apa hasilnya. Apakah tidak cukup bukti atau apa. Kemudian 2016 ada permintaan dari KPK," papar M Yusuf.

Tiga LHA yang diserahkan PPATK adalah milik Nurhadi, sang istri Tin Zuraida, dan Edy Nasution yang merupakan tersangka. Edy adalah panitera PN Jakpus Edy Nasution yang diduga menerima duit dari Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga yaitu Doddy Aryanto Supeno.

Yusuf menuturkan bahwa ada beberapa hal yang harus didalami KPK dari rekening Nurhadi dan sang istri. Salah satunya adalah soal adanya sejumlah setoran tunai.

"Kita menemukan ada beberapa hal yang harus didalami KPK misalnya ada beberapa setoran tunai. Sekarang kan 118 bank, ribuan ATM. Kenapa harus setoran tunai. Dengan setoran tunai kan kita putus info sumber dana," ungkap Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah meminta LHA atas transaksi di 3 buah rekening. Dua rekening atas nama Nurhadi dan istrinya, sementara satu rekening lagi belum diungkap.

Dalam perkembangan kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), penyidik KPK melakukan pemeriksaan pula pada Tin Zuraida. Dia baru sekali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi.

Tin yang merupakan pejabat eselon II yaitu sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, belum pernah sama sekali menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baik Tin dan Nurhadi mulai masuk dalam pusaran kasus tersebut sejak KPK melancarkan operasi tangkap tangan terhadap panitera PN Jakpus Edy Nasution. Dia diduga menerima duit dari Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga yaitu Doddy Aryanto Supeno.

Duit suap itu dimaksudkan untuk mengamankan pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) perusahaan berperkara melalui Doddy. Uang yang dijanjikan untuk Edy disebut hingga Rp 500 juta. Namun saat operasi tangkap tangan, KPK baru menemukan uang Rp 50 juta meski pada perkembangannya diduga ada penerimaan lain dari Doddy ke Edy sebesar Rp 100 juta.

Wartawan telah meminta konfirmasi atas isu tersebut kepada Nurhadi dan Tin Zuraida usai diperiksa KPK. Tapi keduanya memilih tidak berkomentar.
(imk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com