detikNews
Rabu 10 Februari 2016, 17:59 WIB

Anggota DPR Minta Paspor Hitam ke Menlu, Begini Aturan Mainnya

Ahmad Toriq - detikNews
Anggota DPR Minta Paspor Hitam ke Menlu, Begini Aturan Mainnya Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Komisi I DPR meminta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerbitkan paspor diplomatik untuk 560 anggota DPR. Mungkinkah permintaan itu dikabulkan?

Pejabat negara setingkat menteri memang dibekali paspor diplomatik bercover hitam dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, untuk DPR, paspor hitam itu hanya diberikan kepada pimpinan DPR.

Dalam rapat tertutup Rabu (10/2/2015) sore ini, Komisi I kembali mengulangi permintaan ke Kemlu untuk menerbitkan paspor hitam bagi anggota DPR. Permintaan ini pernah dilontarkan beberapa waktu lalu, namun belum ditanggapi oleh Kemlu.

Anggota Komisi I Dave Laksono mengatakan status anggota dan pimpinan DPR sama-sama pejabat setingkat menteri. Pembedanya hanya soal protokoler. Oleh karenanya, dia menilai seharusnya anggota DPR juga mengantongi paspor hitam.

"Sementara pimpinan DPR dan anggota dewan sama. Bedanya posisi protokoler aja, karena dia sebagai jubir DPR tapi statusnya kan tetap sama. Tidak ada bedanya," kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/2/2016).

Sebenarnya bagaimana aturan soal paspor hitam ini? Dalam Pasal 37 PP Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan sejumlah posisi yang berhak mengantongi paspor hitam. Di antaranya adalah pejabat setingkat menteri. Berikut aturan lengkapnya:

Paspor Diplomatik

Pasal 37

(1) Paspor diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
d. ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
e. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
f. atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
g. pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar Wilayah Indonesia; dan
h. utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar Wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

(3) Selain diberikan kepada warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:
a. isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
b. isteri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf  c, yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka  perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
c. isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih  menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau
d. kurir diplomatik.

Pasal 38

Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami.


(tor/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com