DetikNews
Senin 07 Desember 2015, 11:29 WIB

Yasonna Soal Revisi UU KPK: Pemerintah Ingin Penyempurnaan, Bukan Pelemahan

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Yasonna Soal Revisi UU KPK: Pemerintah Ingin Penyempurnaan, Bukan Pelemahan Menkum HAM Yasonna Laoly (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Rancangan Undang-Undang KPK kini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.  Meski usulan revisi datang dari DPR, namun pemerintah melihat adanya revisi ini  bertujuan untuk penyempurnaan, bukan melemahkan KPK.

"Pemerintah sudah pasti melihat dalam penyempurnaan, bukan dalam pelemahan. Kita sempurnakan apa yang tidak baik," ucap Menkum HAM Yasonna Laoly usai meresmikan acara transformasi pelayanan dalam bidang pendirian PT, yayasan, perhimpunan atau perkumpulan, pelayanan notaris, dan fidusia online di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jaksel, Senin (7/12/2015).

(Baca juga: Tarik Ulur Revisi UU KPK yang Tak Pernah Usai)

Yasonna mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu draf perubahan dari DPR. Menurutnya revisi saat ini tidak akan membuat kehebohan seperti beberapa waktu sebelumnya.

"Saya rasa tidak (ada perubahan lagi) karena sudah ada perubahan dan akan mengakomodasi pemikiran dari temen-teman KPK, tidak lagi bombastis seperti yang dulu," ucap Yasonna.

Soal adanya isu revisi akan melemahkan KPK, Yasonna kembali meminta agar masyarakat bersabar menunggu draf UU KPK selesai dibahas DPR.

"Ya makanya nanti kita tunggu draf dari DPR, kami tidak bisa mempretensi sekarang jadi kita tunggu saja," kata politisi PDIP ini.

Seperti diketahui, revisi UU KPK jadi sorotan karena ada sejumlah usulan pasal baru yang malah melemahkan kewenangan dan keberadaan KPK. Ketujuh pasal itu terkait dengan batas waktu keberadaan KPK yakni 12 tahun, penanganan kasus minimal Rp 50 miliar, kewenangan KPK mengeluarkan SP3, penyadapan seizin Ketua Pengadilan Negeri, dewan kehormatan KPK, dikebirinya kewenangan penuntutan dan pasal yang menempatkan KPK hanya sebagai komisi pencegahan korupsi.

(Baca juga: DPR Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Soroti Soal SP3 dan Penyidik Independen)
(slm/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed