DetikNews
Jumat 07 Agustus 2015, 16:28 WIB

RUU KUHP

Soal Pasal Penghinaan Presiden, Apakah Presiden Simbol Negara?

Andi Saputra - detikNews
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Apakah Presiden Simbol Negara? Foto: ari saputra
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden adalah simbol negara layaknya di berbagai negara lain sehingga perlu dilindungi kewibawannya. Oleh sebab itu, muncul Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP. Tapi benarkah presiden itu bagian dari simbol negara?

"Bukan, presiden bukan dari simbol negara," kata ahli hukum tata negara Dr Irmanputra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Jumat (7/8/2015).

Irman merujuk kepada BAB XV UUD 1945, di mana pasal 35 sampai 36B menyebutkan, bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, bahasa negara ialah Bahasa Indonesia, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Simbol negara itu diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan.

Tidak disebutkan dalam konstitusi tersebut jika presiden atau wakil presiden adalah bagian dari simbol negara.

"Simbol negara itu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan," ujar Irman.

Dalam pertimbangan UU Nomor 24/2009 dinyatakan  bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Tujuan UU ini adalah untuk menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI. Karena sebagai simbol, maka pidana yang diterapkan adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat yang melihat penyalahgunaan simbol-simbol negara tersebut bisa langsung ditindak.

"Kalau presiden, wapres bisa berganti. Tapi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan tidak akan pernah berganti," pungkas Irman.

Sebagaimana diketahui, Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Bogor, Kamis (6/8) kemarin menyatakan presiden adalah bagian dari simbol negara. Hal ini mendasarkan pada banyak negara yang menempatkan presiden sebagai simbol negara. Jokowi tidak merinci negara mana yang dimaksud.

"Kalau kita lihat di negara lain, itu sebagai symbol of state. Itu ada semuanya. Tapi kalau di sini memang pinginnya tidak, ya terserah. Itu kan nanti di wakil-wakil rakyat itu. Tapi sekali lagi ini kan rancangan. Dan itu juga pemerintah yang lalu juga mengusulkan itu dan ini dilanjutkan lagi, dimasukkan lagi," jelas Jokowi.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed