DetikNews
Kamis 21 Mei 2015, 16:58 WIB

Jaksa Agung: Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Ada yang Kedaluwarsa

Dhani Irawan - detikNews
Jaksa Agung: Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Ada yang Kedaluwarsa
Jakarta -

Menko Polhukam Tedjo Edhy kembali mengumpulkan Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, perwakilan dari Kemenkum HAM, dan jajaran Komnas HAM. Mereka bersepakat untuk membentuk komite gabungan.

"Ini untuk menindaklanjuti pertemuan‎ yang pertama dan sudah ada kemajuan yang berarti," kata Tedjo usai rapat di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).

Di tempat yang sama, Prasetyo menambahkan bahwa persoalan mengenai HAM tidak ada batas waktunya sehingga harus segera diselesaikan. Prasetyo menyebut ada beberapa kasus yang tadi dibahas.

"‎Kita ingin supaya ke depan agar ganjalan soal HAM bisa kita akhiri. Ini menimbulkan pengertian semua komponen bangsa. Perkara pelanggaran HAM tidak ada masa kedaluwarsa, kalau tidak diselesaikan bisa-bisa diwariskan ke anak cucu kita. Beberapa kasus yang kita bicarakan tadi, ada 6 kasus pelanggaran HAM yang kita tawarkan pendekatan non yudisial‎. Sedikit mengalami kesulitan berkaitan mencari barang bukti, saksi dan tersangkanya‎. Kita tawarkan dengan pendekatan non yudisial yaitu rekonsiliasi," kata Prasetyo.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis pun ikut angkat bicara bahwa formatnya nanti akan ada tim gabungan untuk menyelesaikan kasus HAM. Tim itu akan bergerak secara operasional.

"Formatnya kita bentuk tim gabungan yang dulu sudah diusulkan, ada lagi unit komite yang nanti perwakilan dari korban pendamping akan masuk di dalamnya, jadi komite ini operasional, dia yang akan memiliki kantor sendiri yang mengkomunikasikan seluruh pelanggaran HAM. Seluruh organisasi di bawah Presiden langsung. Kemudian yang kedua pak Menko menyampaikan minggu depan ini akan kami sampaikan kepada Presiden untuk dikonsultasikan dan juga dilaporkan oleh pak Menko, kita segera tindaklanjuti apabila Presiden menyatakan setuju," kata Nur Kholis.

Di pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina Komnas HAM Jimly Asshiddiqie juga hadir. Jimly menyebut bahwa penyelesaian kasus HAM selama ini tidak jelas dan tidak ada ujungnya sehingga harus ada kepastian.

"Kita sejak lama kasus pelanggaran HAM terus berputar-putar, tidak ada jalan yang pasti untuk penyelesaiannya, saya diundang dan menyaksikan diskusi dan memberi keyakinan bagi saya untuk solusi. Pertama kita punya momentum punya Presiden yang punya political will untuk menyelesaikan karena tidak punya beban sejarah, kita harus optimis bahwa periode ini akan ada penyelesaian kasus HAM," ujar Jimly.




(Dhani Irawan/Herianto Batubara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed