DetikNews
Rabu 16 Februari 2005, 17:15 WIB

Pembangunan Punclut, Walikota Bandung Digugat

- detikNews
Bandung - DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) mendaftarkan gugatan terhadap Walikota Bandung Dada Rosada. Gugatan dilakukan terkait izin yang dikeluarkan Dinas Tata Kota Bandung terkait pembangunan kawasan reservasi air Punclut, Bandung Utara. Gugatan didaftarkan DPKLST di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN), Jl. Diponegoro 34, Bandung, Rabu (16\/2\/2005). Walikota dinilai melanggar peraturan. Rencananya, selain DPKLTS, beberapa LSM lingkungan lainnya juga akan segera menyusul untuk melakukan gugatan yang sama terhadap walikota Bandung. Walikota dianggap telah melanggar Perda Jabar No 2 tahun 2003 soal Rencana Tata Ruang Pemprov Jabar. Selain itu, walikota juga dianggap melanggar SKB kepala daerah dan gubernur Jabar tentang status quo kawasan Bandung Utara dan Perda kota Bandung nomor 2 tahun 2004 tentang tata ruang kota Bandung yang salahsatu isi pasal tersebut melarang membangun kawasan lindung Punclut. \\\"Selain izin dari pemkot, kita gugat juga izin yang diperoleh PT DAM (pelaksana proyek pembangunan di Punclut,\\\" ujar Asep Hidayat, pengacara DPKLTS. Menurut Asep Hidayat, segala berkas gugatan sudah lengkap untuk dilakukan pengujian materil oleh PTUN Bandung. \\\"Kita tidak mau mengintervensi pengadilan, kita ikuti saja prosedur,\\\" ujar dia. Berkas gugatan langsung diterima oleh Ketua PTUN Bandung Arfani Mansyur dan langsung didaftarkan pada panitera pengadilan. \\\"Ini gugatan dari LSM lingkungan biasa saja kok, asal LSM-nya terdaftar, memiliki AD\/ARTnya juga,\\\" ujar Arfani. Dia berjanji dirinya akan segera mempelajari berkas gugatan terhadap walikota Bandung itu. Sekadar diketahui, DPKLTS merupakan LSM yang berada di bawah asuhan Solihin GP, mantan gubernur Jawa Barat. DPKLTS termasuk sangat vokal berbicara soal pembangunan kawasan Punclut. Ia menjadi mesin kontra yang menghimpun banyak LSM lingkungan di Bandung. DPKLTS juga telah melakukan banyak kajian soal hutan dan lingkungan khusus tatar Sunda. Sebelumnya Walikota Bandung dengan DPRD kota pada tanggal 8 februari 2005 telah menyetujui penghentian kegiatan pembangunan jalan di Punclut dan menunggu AMDALnya selama 75 hari. Selain itu, Gubernur Jabar Danny Setiawan juga telah memberikan surat rekomendasi pada tanggal 10 Februari 2005 untuk menghentikan pembangunan jalan baru di Punclut Bandung Utara kepada Walikota. Namun dalam pantauan detikcom, pembangunan masih berlanjut dengan menurunkan boldoser untuk penggalian tanah di Punclut.


(asy/)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed