DetikNews
Selasa 14 April 2015, 21:41 WIB

Protes Keras, Ini Upaya Hukum Indonesia Sebelum Siti Zaenab Dieksekusi Mati

Dhani Irawan - detikNews
Protes Keras, Ini Upaya Hukum Indonesia Sebelum Siti Zaenab Dieksekusi Mati Siti Zaenab (dok.detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Indonesia protes keras lantaran tidak diberitahu waktu pelaksanaan eksekusi mati seorang WNI bernama Siti Zainab binti Duhri Rupa di Arab Saudi. Sejak divonis mati pada 2001, Indonesia telah melakukan berbagai upaya hukum untuk menyelamatkan nyawa WNI itu.

"Pemerintah Indonesia sejak awal telah berjuang untuk mendampingi Siti Zaenab dan memohonkan pengampunan dari keluarga," demikian rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima detikcom, Selasa (14/4/2015).

Siti Zainab merupakan seorang buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab. Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.

Kemudian pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Indonesia sejak awal telah melakukan pendampingan hukum dengan menunjuk pengacara Khudran Al Zahrani. Selain itu berbagai langkah diplomatik juga telah dilakukan mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Joko Widodo.

"Tiga Presiden RI, yakni Alm Abdurrahman Wahid (2000), SBY (2011) dan Joko Widodo (2015), telah mengirimkan surat resmi kepada Raja Saudi yang berisi permohonan agar Raja Arab Saudi memberikan pemaafan kepada WNI tersebut. Selain itu, Kepala Perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah juga telah mengirimkan surat resmi kepada Emir di Mekkah dan Madinah untuk mendorong pemberian maaf bagi Siti Zaenab," ucapnya.

Selain itu, Menlu RI Retno Marsudi juga telah menyampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi pada Maret 2015, untuk membantu melakukan pendekatan kepada keluarga untuk memberikan pemaafan. Wamenlu Arab Saudi dalam hal ini menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia sudah luar biasa untuk melindungi warganegara.

Kemudian beberapa cara juga dilakukan seperti melakukan pendekatan secara terus menerus kepada ahli waris korban, pendekatan juga telah dilakukan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan Kabilah Al Ahmadi yang merupakan suku asal suami korban, meminta bantuan ulama dan Ketua Lembaga Pemaafan Madinah guna melakukan pendekatan kepada keluarga.

"Lalu memfasilitasi kunjungan keluarga (kakak dan anak) Siti Zaenab ke penjara Madinah sekaligus untuk bertemu dengan para ulama dan Ketua Lembaga Pemaafan Madinah. Terakhir kunjungan dilakukan pada tanggal 24-25 Maret 2015 serta menawarkan pembayaran diyat melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar SR 600 ribu (sekitar Rp 2 miliar)," paparnya.




(dha/bar)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed