DetikNews
Selasa 07 April 2015, 07:38 WIB

Sepenting Apa Pemeriksaan Anggota DPRD DKI dalam Kasus UPS?

- detikNews
Sepenting Apa Pemeriksaan Anggota DPRD DKI dalam Kasus UPS?
Jakarta - Pasca menetapkan dua tersangka dari pejabat Pemprov DKI dalam kasus pengadaan UPS 2014, Bareskrim Mabes Polri memberi sinyal akan memeriksa anggota DPRD DKI juga. Pemeriksaan pejabat DPRD DKI ini akan dilakukan setelah memeriksa dua tersangka tersebut pekan ini.

Sejauh mana pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD dalam kasus ini?

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana mengatakan, pemeriksaan anggota DPRD DKI dalam kasus ini penting dilakukan. Pasalnya ada dugaan keterlibatan dari DPRD DKI untuk meloloskan program pengadaan UPS ini.

"Kalau itu untuk membuktikan pernyataan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada kolusi, kehadirannya itu diperlukan. Tapi kan mestinya juga berdasarkan pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu untuk diberikan keterangan," kata Widodo saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/4/2015) malam.

Widodo menilai, mungkin sejauh ini belum ada alasan yang kuat oleh penyidik Mabes Polri untuk memanggil anggota DPRD DKI yang diduga terkait kasus ini. Namun Widodo menilai Polri harus menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini, termasuk melakukan pemeriksaan anggota legislatif.

"Wajib rasanya bagi Polri untuk menunjukkan komitmennya, siapapun, apakah itu eksekutif atau legislatif kalau ada indikasi terlibat, itu perlu didalami. Karena komitmen Polri untuk menuntaskan kasus ini harus ditegaskan, tidak boleh disembunyikan. Karena pada umumnya praktek itu tidak hanya di eksekutif saja, tapi bisa diduga melibatkan legislatif. Karena peluang adanya titipan anggota DPRD itu ada, peluang itu ada," jelas Widodo.

"Jadi mengungkap kasus ini bukan hanya pada pihak orang-orang tertentu, tapi kepada mereka juga yang terkait proses pengadaan UPS ini secara kolutif. Saya kira Polri sebagai penegak hukum bisa proaktif untuk menggali data dari pihak DPRD DKI juga, karena ini perkara korupsi dibutuhkan pihak yang diduga itu membuktikan sebaliknya bahwa dia tidak bersalah," tambahnya.

Sebelumnya Kabagpenum Polri Kombes Rikwanto mengatakan akan memeriksa anggota DPRD apabila telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka yang sudah ditetapkan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) sendiri pekan ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka, Alex Usman menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK Jakarta Pusat.

"Pemeriksaan kepada dua tersangka ini dulu, baru kepada anggota DPRD," kata Rikwanto di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Senin (6/4).

Namun, jadwal atau kepastian pemeriksaan seluruhnya diserahkan kepada penyidik Tipikor. Rikwanto menyatakan saat ini penyidik masih fokus terhadap pemeriksaan tersangka terlebih dahulu. Keterangan dari pihak DPRD DKI akan tetap diperlukan jika pemeriksaan terhadap kedua tersangka telah selesai.

Keterangan dari anggota DPRD diperlukan karena ada tali temali antara eksekutif, distributor, kemudian dari pihak legislatif sebagai pihak yang mengusulkan program itu masuk sehingga bisa dicairkan.

Adapun soal HL, distributor tunggal UPS, penyidik yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah memanggil tiga kali HL namun tidak kunjung hadir di ruang penyidikan. Kabar terakhir HL menderita sakit.

  • Sepenting Apa Pemeriksaan Anggota DPRD DKI dalam Kasus UPS?
  • Sepenting Apa Pemeriksaan Anggota DPRD DKI dalam Kasus UPS?

(jor/jor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed