DetikNews
Selasa 16 Desember 2014, 11:22 WIB

Indonesia Darurat Narkoba

Jaksa Agung Bimbang Eksekusi Hukuman Mati, MA: Jangan Cari-cari Alasan

- detikNews
Jaksa Agung Bimbang Eksekusi Hukuman Mati, MA: Jangan Cari-cari Alasan Ridwan Mansyur (ari saputra/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak 64 grasi gembong narkoba yang dihukum mati dan memerintahkan segera mengeksekusinya. Tapi Jaksa Agung berdalih dirinya tersandera putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan peninjauan kembali boleh berkali-kali.

Atas hal itu, Mahkamah Agung (MA) menyatakan alasan Jaksa Agung mengada-ada.

"Dalam prinsip UU kita, PK tidak menghambat eksekusi. PK itu upaya hukum luar biasa. Jangan cari-cari alasan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Selasa (16/12/2014).

Bagi MA, tugas para hakim sudah selesai saat menjatuhkan vonis mati kepada para terpidana narkoba. Selebihnya tinggal kemauan pemerintah dan Jaksa Agung apakah mau melakukan eksekusi itu atau tidak.

"Hakim sudah banyak memutus dari dulu. Tinggal pemerintah menganut yang mana? Apakah prohukuman mati atau tidak. Kalau hakim sudah jelas warnanya. Meski hakim-hakim bermacam-macam pendapat, tapi ada yang memberi mati," ujar Ridwan.

MA mengakui hukuman mati menuai pro kontra dalam masyarakat, terutama soal prinsip HAM. Namun alasan HAM untuk menolak hukuman mati itu juga debatable.

"Tinggal pemerintah, maunya warnanya apa," ucap hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta itu.

Sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menolak grasi gembong narkoba seharusnya tidak ditafsirkan lagi oleh bawahannya. MA sendiri belum mengetahui rencana Menko Polhukam yang akan meminta saran MA terkait hal itu.

"Kalau begitu kan jelas, pemerintah menganut prohukuman mati," tandas Ridwan.

Beda Jaksa Agung, beda pula pendapat Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly. Ia juga mengaku tidak setuju dengan putusan MK membuat PK bisa dilakukan berkali-kali. Menurutnya, PK cukup satu kali.

"Harus ada kepastian hukum. Saya kira PK itu harus dibatasi. Ada presiden yang membuka-buka....Saya rasa harus kita kembali kepada azas kepastian hukum. PK itu sebetulnya harus sekali saja dan ada perlu perbaikan ketentuan untuk itu," kata Laoly.


(asp/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed