DetikNews
Rabu 10 Desember 2014, 17:49 WIB

Jokowi Tolak Grasi Gembong Narkoba, Menkum HAM: Mereka Merusak Bangsa

- detikNews
Jokowi Tolak Grasi Gembong Narkoba, Menkum HAM: Mereka Merusak Bangsa
Jakarta - Presiden Joko Widodo menolak memberikan grasi kepada 64 gembong narkoba yang dihukum mati. Mengapresiasi langkah Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bandar narkoba telah merusak bangsa Indonesia sehingga patut dihukum berat.

"Penyebaran Narkoba di Indonesia sudah masuk taraf darurat nasional. Ada 4 juta tahun ini yang diperkirakan sudah tercandu narkoba dan diprediksi sekitar 5,6 juta pada tahun 2015. Lapas dan rutan kita lebih dari 50 persen lapas itu pencandu narkoba, khususnya di kota-kota besar," ujar Yasonna di Gedung Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (10/12/2014).

Yasonna pun mengingatkan, akibat ulah bandar-bandar narkoba ini, setiap harinya ada 40 orang yang meninggal. Selain itu, negara juga harus menanggung kerugian ekonomi hingga Rp 4 triliun lebih. Narkoba disebutnya sudah tidak hanya mengincar para pemuda, namun juga anak-anak.

"Ini sudah kami anggap merusak. Saya pergi ke Lapas Narkotika di Yogya, ada yang sejak SMP gunakan narkoba. Sejak umur 10 tahun, 8 tahun. Otak mereka jadi rusak. Kalau tidak dijaga, nanti satu generasi kita rusak. Itu kejahatan yang sangat merugikan, khususnya para bandar narkoba. Maka harus ada hukuman yang keras dan setimpal bagi mereka," jelas mantan anggota DPR fraksi PDIP itu.

Untuk itu Yasonna menyetujui langkah Jokowi yang menolak grasi para gembong terpidana mati. Pasalnya mereka juga telah mengatur peredaran narkoba di Lapas-lapas. Ia pun meminta agar pihak-pihak yang mengecam kebijakan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, menghormati hukum positif Indonesia yang mengizinkan adanya hukuman mati.

"Makanya Presiden mengatakan tidak mungkin memberikan grasi kepada bandar narkoba. Hukum positif kita masih mengakui hukuman mati, bahkan keputusan MK juga masih mengakui, menyatakan konstitusional. Pijakannya pasal 28 J ayat 2 UUD," Yasonna menuturkan.

"Kami minta supaya negara lain menghargai hukum positif di negara kita. Karena itu (bandar narkoba) betul-betul telah merusak bangsa ini," tutupnya.


(ear/mok)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed