DetikNews
Minggu 28 September 2014, 16:19 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba

- detikNews
Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba Diskusi (Ayu/detikcom)
Jakarta - Reaksi keras menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR, terus dilontarkan berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

"Kita mengancam ke depan munculnya terani demokrasi, kekuatan kapital mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat. (Sistem negara) Kita bisa lebih rusak daripada zaman Orba," ujar Romo Benny yang juga tergabung dalam Kelompok Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI).

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertemakan 'Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia' di Restoran Tong Tji, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Benny menilai jika partai politik 'bermain api' dengan kapitalisme materi, maka bisa-bisa seorang preman yang akan menduduki kursi pemimpin daerah kelak.

"Ketika kapital berselingkuh dengan partai maka dia hanya melindungi kepentingannya saja. Tidak akan muncul seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Risma dan lain-lain. Preman nanti menjadi bupati dan gubernur," lanjutnya.

Dia mengatakan, rakyat saat ini sudah melek politik dan semakin pintar melihat mana yang benar atau tidak. Tak ayal, Benny melihat dengan dirampasnya hak memilih rakyat melalui Pilkada via DPRD memicu kemarahan yang menggebu.

"Dikit-dikit ke MK ini menunjukkan rakyat tidak diam dan ini harus dibaca oleh hakim MK. Puncak kemarahan rakyat itu sekarang, parpol pendukung Pilkada tidak langsung akan dihukum (nantinya oleh rakyat)," kata pria yang mengenakan kemeja motif garis-garis tersebut.

"SBY bertanggungjwab terhadap demokrasi yang selama ini dibangunnya. Kalau demokrasi sudah mati dan dikubur lantas apa gunanya dia mengatakan kecewa serta mau mengajukan ke MK," sambungnya.

Baik Benny maupun Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, meminta agar Presiden SBY jangan lagi menambah panjang episode drama ini. Sebab bukan hanya rakyat saja yang lelah melihatnya, tetapi juga negara yang dicabik-cabik konstitusinya.

"Kalau kita lihat soal drama politik ini sangat telanjang, SBY dan Partai Demokrat melakukan drama gagal. Ini penghinaan terhadap rakyat seolah seperti keledai yang bisa ditipu. Ini puncak kejahatan yang luar biasa," tutur Sri.


(aws/bal)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed