DetikNews
Selasa 10 Juni 2014, 17:13 WIB

Dongkrak Kinerja DPR, Pembahasan Revisi UU MD3 Diminta Transparan

- detikNews
Dongkrak Kinerja DPR, Pembahasan Revisi UU MD3 Diminta Transparan
Jakarta - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) menekankan proses pembahasan UU MD3 harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan MD3 Elisabeth Koesrini mengatakan secara keseluruhan UU MD3 harus dikaitkan dengan kinerja DPR. Dalam proses pembahasan ini, dia menekankan perlu adanya kepastian relasi serta kuasa representasi dijalankan secara efektif dan berintegritas.

"Tidak mudah mendapatkan status dan progress dalam pembahasan suatu RUU. Rapat pun lebih sering secara tertutup yang membuat sulit teridentifikasi konsistensi dan akuntabilitas parpol dalam setiap keputusan. Harus transparan agar bisa dilihat," ujar Elisabeth dalam paparan audiensi dengan Fraksi PDIP di Gedung DPR, Senayan, Selasa (10/6/2014).

Dia menjelaskan pentingnya evaluasi dilakukan dalam pembahasan RUU MD3. Pasalnya, dengan pertimbangan sejauh ini sistem yang dijalankan parpol masih bermasalah seperti kaderisasi, rekrutmen caleg, hingga dana untuk kampanye. Persoalan ini mesti dilihat karena MD3 nanti bakal menjadi penguat otoritas DPR sebagai lembaga legislatif.

"Banyak rapat dilakukan secara tertutup dengan pertimbangan yang tidak logis dan seragam. Ini kan dari kontrol publik, rawan konflik kepentingan, dan memuluskan penyalahgunaan wewenang," sebutnya.

Adapun anggota lain, Roy Salam mengatakan evaluasi terhadap kinerja anggota DPR harus dilakukan melalui setiap fraksi secara konsisten. Dia pun menyebutkan ada baiknya pemanfaatan massa reses dilakukan pendekatan oleh setiap anggota dengan konstituen. Jadi, tanggungjawab serta peran anggota parlemen bisa terlihat dan imbasnya mendongkrak kinerja DPR. Hal ini pun sebaiknya pula dibahas dalam revisi UU MD3.

"UU MD3 ini kan perluasan/penguatan wewenang/otoritas secara kelembagaan maupun individu. Ini buat mendongkrak kinerja. RUU MD3 ini juga sebagai entry point pembenahan kinerja DPR," ujar peneliti Indonesia Budget Center itu.

Selain Fraksi PDIP, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 juga berencana bakal menemui fraksi lain. Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadya masyarakat seperti Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PATTIRO, dan Indonesia Budget Center (IBC).





  • Dongkrak Kinerja DPR, Pembahasan Revisi UU MD3 Diminta Transparan
  • Dongkrak Kinerja DPR, Pembahasan Revisi UU MD3 Diminta Transparan

(hat/erd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed